Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia Tahun 2019-2024

Fungsi dan Peran Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki fungsi yang dimana telah diatur didalam undang-undang No.17 tahun 2003 pada pasal 3 ayat 4 terkait keuangan negara, isi dari undang-undang tersebut terkait fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilitas. Fungsi yang terdapat pada kebijakan fiskal memiliki peran terhadap perekonomian negara.

1)   fungsi otoritas, fungsi dari kebijakan fiskal dimana menetapkan anggaran suatu negara menjadi pedoman untuk digunakan dalam mencari pendapatan dan belanja pada satu tahun atau periode. Anggaran suatu negara digunakan menjadi sebuah pedoman bagi pencarian terhadap belanja dan pendapatan untuk satu tahun.

2)   fungsi perencanaan, fungsi dari kebijakan fiskal dimana perencanaan yang dilakukan terhadap suatu anggaran negara menjadi sebuah dasar terhadap manajemen untuk perencanaan anggaran dalam satu tahun atau satu periode. Rujukan terhadap anggaran suatu negara yang menjadi dasar bagi maajemen dalam perencanaan anggaran dalam satu tahun.

3)   fungsi pengawasan, fungsi kebijakan fiskal dengan pengawasn terhadap alokasi aggaran dari negara menjadi pedoman atau dasar. Anggaran negara digunakan menjadi pedomandalam menilai terkait kegiatan peyelenggaraan pemerintahan suatu negara sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

4)   fungsi alokasi, fungsi dari kebijakan fiskal dengan berperan aktif untuk pengalokasian dan pengaturan terhadap faktor produksi yang ada dimasyarakat dengan lebih detail, terinci dan lebih maksimal. Alokasi yang dilakukan terhadap barang produksi berjalan dengan baik dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

5)   fungsi distribusi, fungsi distribusi dalam kebiajakn fiskal memiliki fungsi sebagai instrumen mediasi dalam mendistribusikan dimana dihasilkan oleh kegiatan perekonomian. Dsitribusi dilakukan dengan harapan supaya setiap wilayah di suatu negara memperoleh perkembangan ekonomi sama rata ataupun seimbang. Sehingga kompetensi masyarakat menengah atas seimabang dengan kalangan bawah. Kebijakan pemerintah terhadap fungsi distribusi supaya dapat terdistribusi dengan baik kepada masyarakat seperti perpajakan, subsidi, pengentasan kemiskinan, transfer pengahasilan cari daerah kaya menuju daerah miskin, bantuan pendidikan dan bantuna kesehatan..

6)   fungsi stabilitas, fungsi stabilitas memiliki tujuan dalam menghasilkan stabilitas ekoonomi dalam suatu engara. Berpengaruh terhadap pengaturan variabel dalam perekonomian makro yang terjadi melalui ekonomi makro menggunakan instrumen kebijaknmoneter dan kebiajakan fiskal. Fungsi stabilisasi terhadap pemerintahan daerah, terdapat peran dalam fungsi stabilisasi dengan  pemikiran bahwasanya variabel ekonomi makro dan efek langsung dari instrumen sebelumnya.

Peran dari kebijakan fiskal tersebut kepada ekonomi negara memberikan peningkatan terhadap volume transaksi yang dilakukan oleh pemerrintah bertahun-tahun bertendensi untuk dapat meningkat dengan cepat berbanding dengan peningkatan pendapatan nasional (Rahayu, S.K, 2013)[9]. Peran yang berasal dari kebijakan fiskan yang dibuat pemerintah dapat menentukan terhadap tingkat pendapatan nasional supaya lebih besar. Peranan kebijakan fiskal tersebut juga memiliki maksud supaya pemerintah dapat mengatur serta mempengaruhi jalanya sistem perekonomian suatu negara. Peranan dari kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat inflasi, yang disesuaikan dengan tujuan dari kebijakan fiskal berperan dalam penurunan tingkat inflasi. Meningkatkan produk yang terjadi secara bruto, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan kepada masyarakat dan pemingkatan perekonomian suatu negara. 

 

Kebijakan Moneter dan Perbankan