Menurut Mahmud al-Nasafi di dalam tafsirnya "Tafsir al-Nasafi" mengatakan bahwa perintah di dalam ayat ini adalah perintah wajib untuk menjalankan amanah Allah yang telah dibebankan kepada manusia, dan termasuk juga kewajiban dalam memilih pemimpin.
Selain ayat di atas, Allah juga berfirman:Â "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta para pemimpin di antara kalian...." (QS An-Nisa': 59). Ayat ini menjelaskan hukum wajibnya menaati ulil amri (pemimpin), yaitu orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sudah mengeluarkan fatwa mengenai kewajiban bagi umat islam untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada, Pemilu maupun Pilpres pada 2009 silam. Seperti dikutip dari republika.co.id, isi fatwa MUI tersebut yang terdiri dari 5 Point, pada point ke 4 berisi "Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunya kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib."
Sementara Point ke 5 berisi "Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram."
Selain pemaparan yang saja jabarkan di atas, upaya melawan Golput ini bukan hanya menjadi tugas penyelenggara pemilu yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saja. Tetapi juga menjadi tugas kita semua.Â
Sosialisasi kepada masyarakat harus gencarkan dengan membangun kepercayaan bahwa Pilpres 2019 berjalan aman, jujur dan adil. Saya juga berharap apa yang saya alami ini di ikuti oleh orang-orang yang belum menentukan atau akan Golput di Pilpres 2019, mengurungkan niatnya tersebut.
