Maraknya laporan terkait dengan perdagangan manusia di Kamboja memicu upaya pendekatan agresif yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja menggaet para pekerja dari seluruh penjuru Asia karena berada dibawah jaringan kejahatan dunia maya Cina.
Sar Kheng yang merupakan Menteri Dalam Negeri Kamboja telah memerintah aparat setempat untuk memeriksa tempat-tempat yang diindikasi menjadi tempat penampungan dari calon korban perdagangan manusia.
Lebih dari 300 Warga Negara Asing Taiwan berhasil diringkus yang sebelumnya diiming-imingi bekerja di peruasaan teknologi dengan gaji fantastis, namun nyatanya para korban hanya bekerja sebagai operator investasi bodong dan penipuan dengan jam kerja yang over time dan gaji yang tidak sepadan.
Pemerintah negara lain juga sudah mengambil andil untuk membuat laporan sebagai wujud protes terkait kasus human trafficking yang marak di Kamboja. Para warga negara asing tersebut bernasib kurang baik karena terjebak dalam praktik penipuan yang dikelola oleh Cina dengan basisnya di Kamboja.
Tidak luput dari kasus ini, ternyata para Warga Negara Indonesia (WNI) juga mengalami nasib yang sama, yaitu menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja. Dibuktikan dengan permintaan Indonesia untuk melakukan pertemuan khusus di sela-sela KTT ASEAN yang berlangsung pada awal Agustus lalu.
Filipina telah mendesak pisahk berwenang Kamboja sejak awal Agustus terkait upaya penyelamatan empat warganya yang ditahan di kompleks kasino, namun para korban yang terdiri lebih dari 40 orang tersebut berhasil melarikan diri dengan berenang menyebrangi Sungai Binh Di menuju Vietnam. Berbeda dengan Hong Kong yang warganya masih terjebak di Kamboja sejumlah 10 orang.
Dalam kurun waktu tujuh bulan terakhir, juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja Chum Sounry mengklaim bahwa pihaknya telah menerima permintaan terkait intervensi perihal kasus kerja paksa dari kurang lebih Sembilan kedutaan, meluputi Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filipina, dan Thailand. Kementerian Dalam Negeri Kamboja mengklaim bahwa terdapat sekitar 900 warga asing yang telah diselamatkan dari jaringan perdagangan manusia selama tahun ini.
Kasus human trafficking telah menjadi masalah internal dengan warganya, bahkan warga setempat kerap kali diperdagangkan. Dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti budak ke negara terdekat, misalnya Thailand dan Indonesia, namun membasmi jaringan perdagangan negara asing (Cina) yang beroperasi di negaranya (Kamboja) merupakan fenomena baru. VOA Khmer menerima pandangan dari para pakar terkait kemampuan Kamboja untuk memberantas jaringan criminal, namun memiliki konsekuensi luas dan mengancam ekonomi yang meliputi kedudukan regionalnya.
Kamboja menghadapi dampak global karena gagal menghadapi tren baru terkait perdagangan manusia. Pemerintah setempat dinilai tidak memenuhi standardisasi minimum sebagai wujud dari upaya memerangi human trafficking dan dirasa tidak ada upaya yang signifikan untuk memberantas.
Dilansir dari Al Jazeera dalam kasus jaringan penipuan Cina diklaim, para aktor perdagangan manusia ini memiliki kedekatan dengan petinggi pemerintah Kamboja, apalagi terkait dengan partai yang sedang berkuasa. Dibuktikan dengan para taipan (konglomerat) Kamboja memiliki akses untuk terkoneksi dengan fasilitas penampungan yang menyeret keponakan dan penasihat dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.
Meskipun banyak korban yang diselamatkan terkait korban penipuan online, namun tidak semua kasus tersebut berkaitan dengan perdagangan manusia. Hingga muncul argument pada South China Morning Post bahwa Kamboja merupakan negara korban dari sindikat asal Cina.
