Meski di Papua sering diteriakkan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), namun dalam sidang umum PBB yang khusus membahas pelanggaran HAM di seluruh dunia pada Maret 2012 lalu, tidak ada pembahasan mengenai masalah Papua. Hal itu diungkapkan Koordinator Faith-based Network on West Papua, Kristina Neubauer yang menegaskan bahwa proses sidang yang merupakan agenda tetap PBB yang digelar kurang lebih tiga minggu di bulan Maret 2012 lalu dari awal hingga akhir, tidak satupun pembahasan tentang Papua dalam sidang.
Kristina menekankan bahwa kendala utama mengapa di luar negeri kurang ada respon terkait masalah Papua, adalah kurangnya data. Harus ada dokumentasi dan data-data lengkap. Mereka tidak mau cerita banyak. Fakta-fakta dalam bentuk data itu saja yang dibutuhkan.
Dipaparkan Kristina Neubauer dalam ringkasan isi laporannya mengatakan bahwa, laporan internasional tentang HAM di Papua Tahun 2010-2011 sendiri, adalah hasil kerjasama antara tiga lembaga HAM internasional dan Asian Human Rights Commision (AHRC).
Melihat kenyataan bahwa kental sekali banyak sarat kepentingan NGO, LSM, bahkan tidak menutup kemungkinan negara-negara asing yang menginginkan 'something' di Papua. Mengapa harus meributkan dan seolah-olah mencari 'pembenaran' adanya pelanggaran HAM di Papua, bukannya bersama-sama merumuskan dan bahkan melanjutkan program-program yang sudah ada seperti Otsus dan rangkaian policy lainnya diterapkan di Papua. Masyarakat Papua harusnya sadar bahwa jangan pernah mau untuk 'dikotak-kan' dan terdoktrin oleh asing jika ada pelanggaran HAM, pada akhirnya tidak akan pernah maju yang berkutak di lingkaran itu.
Sementara NGO internasional sibuk dengan yang disebutnya 'campaign' HAM di Papua, justru bukannya 'campaign' itulah yang memperkeruh suasana di Papua. Dalam 'campaign' terlihat sangat jelas dari kacamata masyarakat awam terjadinya unappropiate (ketidaksesuaian) bahkan ketidakadilan dimana yang dikatakan pemberitaan bila terjadi pelanggaran HAM yang disoroti kekejaman aparat keamanan tentara dan polisi terhadap yang disebut 'OPM'. Padahal apabila ditelusuri lebih jauh, 'OPM' lah yang melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM baik terhadap TNI dan Polisi bahkan kepada masyarakat Papua, kenapa hal tersebut tidak pernah di 'buka' oleh NGO internasional???!! ada kepentingan kah wahai 'antek-antek' asing di Papua??? Jelas sudah hal itu mengancam integrasi dalam kerangka NKRI, dan sudah seharusnya aparat-aparat yang berwenang untuk mewaspadai 'antek-antek' asing yang mencoba 'merobek' Merah Putih di Negeri Mutiara Hitam, Papua. Waspadalah....Waspadalah...
Bahu-membahu bangun Papua bersama teman-teman kita di Papua tanpa adanya perbedaan, berantas korupsi pejabat-pejabat daerah di Papua. Tuhan tidak akan merubah kehidupan kaum-Nya, apabila kaum-Nya tidak mau merubah dirinya sendiri. Artinya, Papua akan lebih berkembang apabila dari mereka sendiri mampu bangkit membangun dan dayagunakan potensi yang ada, jangan pernah mudah dipengaruhi 'antek-antek' asing yang hanya merusak Papua.
Salam Damai untuk Papua
