2019 Sebentar lagi, pertanda kita akan melaksanakan perhelatan rakyat terhebat selama lima tahun sekali. Momen paling ditunggu oleh kader partai yang ingin berlaga untuh hati rakyat ini. Ya, Pilpres 2019 akan datang dengan warna politik yang baru.
Beberapa Parpol di tanah air sudah ada yang berkoalisi untuk menyatukan suara namun memang belum banyak yang menyampaikan secara resmi atas dukungannya tersebut.
Tidak ketinggalan sang petahana, Presiden Jokowi juga sedang ramai diperbincangkan. Hal ini terkait siapakah yang akan mendampingi Jokowi pada laga pemilu mendatang.
Beberapa tokoh disanding-sandingkan dengan Jokowi namun memang belum ada pernyataan resmi dari Jokowi siapa yang menjadi wakilnya nanti. Jokowi dinilai perlu menarik tokoh non parpol sebagai cawapres pada 2019. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan dari parpol-parpol pendukung karena Jokowi diusung oleh banyak parpol.
Terkait hal itu, beberapa waktu lalu, Moeldoko mundur dari Partai Hanura. Apakah ini karena ingin menjadi calon wakil presiden Jokowi? Bisa jadi! Jika Jokowi mengambil wakil presiden dari kalangan professional, maka langkah Moeldoko bisa menjadi jalan tengah, yaitu seperti membuka peluang karena posisinya netral.
Apalagi bila berkaca pada hasil Pikada serentak kemarin, pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti mengatakan bahwa beberapa tokoh non partai politik terbukti cukup berkualitas dan memenangi pertarungan. Sementara itu kecenderungan beberapa pimpinan partai politik seperti Airlangga Hartarto (Golkar), Romahurmuziy (PPP) dan Muhaimin Iskandar (PKB) yang seolah sudah siap dilamar Jokowi bermodalkan dukungan partai politik pada kontestasi Pilpres 2019. (tribunnews)
Mundurnya Moeldoko menjadi contoh bagi pengurus partai lain yang saat ini masih menjabat. Sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) yaitu pejabat setingkat menteri harus melepaskan jabatan di partai atau non aktif, supaya tidak menggangu ritme di pemerintahan. Seahrusnya ditiru oleh semua orang parpol yang ingin melamar jadi cawapres Jokowi.
Selain itu, kemunduran Moeldoko dari Hanura bisa dianggap sebagai itikad baik untuk optimal bekerja bagi Negara. Moeldoko juga dinilai memperlihatkan kepada masyarakat bahwa sebagai pejabat publik harus menghindari conflict of interest dari jabatan yang telah diamanatkan oleh Presiden Jokowi.
Sementara itu, Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyatakan penentuan kandidat cawapres pendamping Jokowi menjadi kewenangan para ketua umum (Ketum) partai pengusung.
Masyarakat diharapkan bersabar menunggu kepastian nama cawapres yang akan disandingkan dengan Jokowi pada Pilpres 2019 karena perlu analisa mendalam. Terkait persoalan calon pendamping Jokowi dari unsur partai politik atau non partai, Hendrawan menyatakan hal itu tidak harus menjadi dikotomi karena tidak substansial.
Sebaliknya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menepis isu yang mengaitkan kemundurannya dari Hanura dengan menguatnya namanya dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo (Jokowi). Moeldoko menyatakan jika dia mundur  itu bukan karena ada niat yang lain, kemunduran dirinya dari partai tersebut karena ingin fokus sebagai Kepala Staf Presiden.
