Agama dan Negara di Indonesia

Paham Sekularisme adalah paham dimana adanya pemisahan antara Agama dan Negara. Namun walaupun sekularisme adalah bentuk pemisahan antara Agama dan Negara, pada prakteknya sekularisme seakan sudah menjadi agama baru. Karen Armstrong, dalam bukunya "Fields Of Blood", mengatakan bahwa, "Sekularisme bukannya menggusur agama, melainkan menciptakan agama alternatif". (Armstrong, 2016: 35). Ini disebabkan karena manusia adalah ciptaan Tuhan, maka pada dasarnya ia ingin berTuhan lewat agama.

"Dalam beberapa masyarakat yang mencoba menemukan jalan menuju modernitas, sekularisme hanya merusak agama dan melukai jiwa orang yang tak siap untuk direnggut dari cara hidup dan pemahaman yang selama ini menopang mereka." (Armstrong, 2016: 35). 

Inilah yang terjadi di Turki yang walaupun dipaksakan oleh Kemal at-Taturk menjadi negara sekular, namun karena latar belakang masyarakat adalah pemeluk Islam maka merekapun tetap merindukan ajaran Islam. 

Sekalipun pemerintahan sekuler Turki sudah berjalan puluhan tahun, namun tetap saja nilai-nilai ke-Islaman dirindukan masyarakat Turki. Sehingganya dibawah kepemimpinan Erdogan, Turki mulai kembali menghidupkan nilai-nilai tersebut.

Ada juga paham negara yang didasarkan pada agama tertentu. Namun untuk kita di Indonesia, kita bukanlah sebuah negara yang berdasarkan pada agama tertentu. Juga bukanlah negara sekular yang memisahkan antara agama dan negara. "Indonesia bukan negara agama karena tidak memasukkan dogma teologi ritual menjadi aturan negara. Namun, Indonesia juga bukan negara sekuler karena tetap mengakomodasi masuknya nilai agama dalam negara. 

Nilai universalitas agama itulah yang dimasukkan saat membangun sistem hukum negara sehingga tidak membuat terjadinya formalisasi agama. Pada saat bersamaan, hukum negara melindungi semua agama yang ada." (Wahyudi, Kompas.com).

Indonesia bukanlah sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada agama tertentu. Namun bukan berarti negara tidak mengindahkan nilai-nilai keagamaan. Indonesia adalah negara yang beragama. Ini jelas terlihat dalam UUD 1945 dan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, telah dijelaskan:

"Atas berkat rahmat Allah yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaanya".

Disinilah pokok dan dasar peranan dari berdirinya negara kita. Negara ini berdiri adalah karena pertemuan diantara keinginan luhur rakyat Indonesia dan berkat Rahmat  Allah. Artinya, bertemu diantara takdir Allah dengan ikhtiar manusia. Kalau tidak ada gabungan yang dua itu kemerdekaan tidak akan tercapai dan negara tidak akan berdiri. (Hamka, 2017: 344).

Jadi, dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara kita berdiri karena berkat Rahmat Allah swt., dan dengan perjuangan para pahlawan kita. Karenanya Buya Hamka berkata bahwa, "kita mengingat bahwa kita dan negara kita tidaklah lepas dari tilikan Tuhan dan kekuasaan mutlak Tuhan. 

Dan sebab itu pula, bagi kita bangsa Indonesia, tidak dapat menyalin begitu saja Liberalisme ala Barat, bahkan kita pun tidak dapat menganut paham Sekuler, yang memisahkan antara agama dan negara. Sebab, menurut filsafat hidup kita bangsa Indonesia, terutama menurut ajaran Islam yang asli, sebelum dicampur aduk oleh tradisi Feodalisme, kita tidak dapat memisahkan agama dengan negara." (Hamka, 2017: 345).

Kita tidak dapat memisahkan antara agama dan negara. Sebab, kalau itu kita lakukan maka jelas akan menyalahi UUD 1945. Bukankah sudah jelas, dalam Bab XI Pasal 29, disebutkan tentang Agama.

1. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu.

Jadi jelaslah bahwasanya Indonesia tidak bisa memisahkan antara agama dan negara. Namun bukan berarti Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem pemerintahan berdasarkan agama tertentu. 

Indonesia adalah negara yang beragama, maksudnya adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dalam Pasal 29 UUD 1945 ayat 1. Jadi, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah sesuai dengan asas Ketuhanan yang Maha Esa, tidak boleh bertentangan karena sekali lagi bahwa "Negara berdasarkan Ketuhanan Maha Esa".

Karena itu hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama tidak boleh dilegalkan di negara Indonesia. Semisal minuman keras, LGBT, seks bebas dan hal-hal lain yang bertentangan dengan asas nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa.

Dan juga tidak hanya negara berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa. Namun juga negara harus menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Maka berdasarkan pada Pasal 29 UUD 1945 ayat 2, tidak boleh pemerintah maupun instansi swasta melarang praktek kepercayaan ibadah dari pemeluk agama tertentu. 

Karenanya tidak pantas jika ada pelarangan memakai jilbab ataupun cadar bagi karyawan wanita atau siswi-siswi di sekolah, sebab itu adalah bentuk ibadah dalam ajaran Islam (salah satu agama yang diakui di Indonesia). Juga tidak boleh menghalangi pembangunan tempat ibadah seperti masjid untuk umat Islam, gereja untuk umat kristen, dan tempat-tempat ibadah umat lainnya selagi agama tersebut diakui di Indonesia dan selagi pembangunan tersebut tidak merugikan umat lain.

Sebab sekali lagi, bahwa negara haruslah menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama masing-masing dan menjamin kemerdekaan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. 

Karena kita Indonesia, yang walaupun bukanlah negara dengan bentuk pemerintahan berdasarkan pada agama tertentu. Namun kita adalah negara yang beragama. Dimana Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa dan negara yang menjamin kemerdekaan penduduk dalam memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai ajaran kepercayaan agama masing-masing.