Pembangunan membawa kemakmuran, ini jelas logika yang tidak bisa dibantah kebenarannya. Tapi kenyataan di dunia nyata bisa berbeda, dan ini terjadi di Indonesia, tepatnya di Desa Wanasari, tidak jauh dari Jakarta.
Desa Wanasari adalah sebuah desa sederhana di Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, terletak tidak jauh dari pintu tol Karawang Barat. Desa ini bisa dicapai dalam beberapa menit dari gerbang tol. Tapi dengan kondisi jalan yang rusak berat saat ini, diperlukan waktu sampai setengah jam dengan resiko patah as atau ban mobil jebol karena kandas di dalam kubangan.
Rusaknya jalan menuju Desa Wanasari disebabkan oleh hilir mudiknya truk-truk raksasa dan truk tronton yang melewat jalan tersebut. Banyaknya truk-truk besar memberikan indikasi bahwa di daerah tersebut terjadi pembangunan industri besar-besaran. Logikanya, dengan pesatnya perkembangan industri maka berkembang pula kemakmuran rakyat disekitarnya. Tapi logika ini rusak seperti rusaknya jalan menuju kesana.
Menurut informasi yang tercecer di jalanan, jalan ini tidak diperbaiki oleh pemerintah kabupaten, karena pemerintah provinsi telah menjanjikan akan memperbaiki ruas jalan ini, tapi pemerintah provinsi tidak kunjung datang dengan alasan yang tidak jelas. Seolah seperti daerah tidak bertuan, jalan rusak parah, debu jalan mengepul dan menyesaki nafas penghuni rumah, dan pemerintah setempat seolah tidak peduli dengan lingkungan yang kotor dan berdebu.
Desa ini menjadi tujuan penulis untuk berkunjung karena di desa ini masyarakatnya sudah menikmati pelayanan air minum melalui sistem perpipaan. Tapi bukan PDAM yang melayani mereka, melainkan mereka sendiri yang sudah bekerja keras membuat jaringan yang difasilitasi Yayasan Ekamitra, sebuah lembaga non pemerintah yang peduli dengan ketersediaan air bersih bagi masyarakat terpinggirkan.
Ini contoh lain dari logika yang rusak. Dengan pembangunan industri yang pesat, mestinya pendapatan asli daerah juga meningkat pesat. Meningkatnya pendapatan logikanya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan air minum. Tapi di Desa Wanasari, dan beberapa desa tetangganya, logika ini tampaknya tidak jalan. Masyarakat masih harus berupaya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu dimana pemerintah pada saat diperlukan?