Penyatuatapan Peradilan Agama

Resume jurnal 

Diskursus penyatuatapan peradilan agama dibawah mahkamah agung 

Permasalahan satu atap dalam duduk perkara independensi kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif). Ajaran (Montesquieu) pada dasarnya berintikan independensi masing-masing indera kelengkapan Negara (legislative, eksekutif, serta yudikatif). Montesquieu beropini bahwa setiap percampuran (di satu tangan) antara legislative, eksekutif, serta yudikatif (seluruh atau dua pada antara 3), dipastikan akan menyebabkan kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang-wenang. buat mencegah kesewenang-wenangan, badan (alat kelengkapan) organisasi Negara wajib dipisahkan satu sama lain

sebenarnya penerapan peradilan satu atap di Indonesia, dimaksudkan buat membuahkan sistem hukum menjadi subjek reformasi.

Hal ini berdasarkan di hipotesis bahwa, hukum menjadi sarana pengintegrasi, yang didayagunakan menjadi indera buat mempercepat evolusi (accelerated evolution vehicle) berupa transisi dari tertib aturan yg bernuansa refresif dan otoriter kearah kehidupan warga yang demokratis-responsif

peradilan agama sebagai sistem peradilan yg diakui sebagai sistem peradilan nasional di Indonesia berada pada sistem kekuasaan pemerintahan pada sektor kekuasaan yudikatif atau kehakiman yang eksistensinya Bila dilihat sebagaimana ketentuan Pasal dua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat angka III/MPR/2000 tentang sumber aturan serta tata Urutan Peraturan Perundang- undangan

Peradilan agama, keberadaannya telah terdapat jauh sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia. ia sudah mengalami pasang surut baik dari segi penamaan, status serta kedudukan, maupun kewenangannya. sampai pada masa Orde Baru, peradilan agama belum sebagai peradilan yang mandiri.

Selain masih berada di bawah bayang-bayang kekuatan eksekutif, yakni Departemen agama (Kementerian agama), belum mampu secara eksklusif menetapkan kasus (incrach) melainkan harus menerima putusan peradilan umum (executoir for claring) untuk perkara-perkara eksklusif

Peradilan agama memiliki keterbatasan yang sudah seharusnya dimiliki lembaga peradilan. syarat yang sangat sulit bagi lembaga Peradilan agama buat memfungsikan diri menjadi forum kekuasaan kehakiman yg berdikari serta otonom sejajar menggunakan lingkungan peradilan lain, sebagai akibatnya tuntutan terhadap penyatuatapan adalah suatu keharusan. artinya bisa merespon banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yg terkait menggunakan kepentingan forum Peradilan agama.  

Proses penerapan peradilan satu atap pada Indonesia, dimaksudkan buat membuahkan sistem hukum menjadi subjek reformasi (variable independen). Hal ini berdasarkan di hipotesis bahwa hukum menjadi sarana pengintegrasi, yang didayagunakan menjadi indera buat meningkatkan kecepatan evolusi (accelerated evolution vehicle) berupa tansisi dari tertib hukum yg bernuansa represif serta otoriter 

UU No.14 Tahun 1970 tersebut menganut sistem 2 atap (double roof system). ialah masuknya pihak eksekutif pada kekuasaan kehakiman disinyalir sebagai salah satu sebab mengapa kekuasaan pada negeri ini tdk independen. sebab itu, kompleksitas perseteruan di seputar sektor peradilan di awal reformasi ialah berkaitan menggunakan format yuridis formal pemisahan yg tegas antara fungsi yudikatif serta eksekutif

Proses aplikasi penyatuatapan pada lingkungan Peradilan agama, tidak semulus badan-badan peradilan lainnya. Meskipun pada akhirnya, sejak tanggal 30 Juni 2004, Menteri agama sudah menyerahkan organisasi, administrasi, finansial lingkungan Peradilan agama pada ketua Mahkamah Agung. namun, sebelum disatu atapkan, yakni tepatnya semenjak lahirnya UU No. 35 Tahun1999 terjadi polemik : pro dan kontra pada kalangan warga muslim. 

penyatuatapan lebih berorientasi di hal-hal yang bersifat materi, terutama menyangkut wacana pemugaran sarana serta prasarana, termasuk pula bentuk material lainnya Sedangkan responden yg menyatakan tidak putusan bulat disatuatapkan, umumnya karena menyatakan bahwa terdapat ikatan historis (dinyatakan oleh 60% responden) antara peradilan agama menggunakan Departemen agama. sebagai akibatnya, andai kata disatuatapkan, dikhawatirkan akan kehilangan sisi historis PA dengan Depag

sebagai realisasi asal Pasal 42 Undang-Undang angka 4 Tahun 2004 dan Keppres No. 21/2004 Menteri agama telah menyerahkan organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan agama kepada ketua Mahkamah Agung di tanggal 30 Juni 2004. yg sebelumnya di tanggal 31 Maret 2004 Menteri Kehakiman serta Hak Asasi manusia telah menyerahkan organisasi, administrasi serta finansial dalm lingkungan Peradilan umum dan Peradilan rapikan perjuangan Negara kepada koordinator Mahkamah Agung

dengan demikian empat lingkungan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada Negara kita baik training teknis yuridis serta pengawasan maupun organisasi, administrasi, serta finansiil berada dalam satu atap pada bawah Mahkamah Agung sebagai akibatnya kemerdekaan seseorang hakim di harapkan sahih-sahih lebih terjamin

Pemisahan kekuasaan negara artinya syarat absolut bagi tegaknya demokrasi dan terciptanya supremasi hukum pada sebuah negara aturan. karena itu status serta kedudukan peradilan kepercayaan waktu sudah berada dibawah struktur kekuasaan kehakiman, artinya wujud nyata dan tuntutan yg harus ada asal negara demokrasi pada rangka menciptakan supremasi hukum

independensi forum peradilan sebagai suatu keharusan bagi setiap negara yang menjamin dirinya menjadi negara hukum, maka upaya penerapan peradilan satu atap pada bawah Mahkamah Agung ialah merupakan suatu keharusan, karena hanya negara yang mempunyai independensi forum peradilan sajalah yg bisa menghantarkan negara itu melaksanakan hukum secara konsekuen

Daftar pustaka

https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/348/334