Proses aplikasi penyatuatapan pada lingkungan Peradilan agama, tidak semulus badan-badan peradilan lainnya. Meskipun pada akhirnya, sejak tanggal 30 Juni 2004, Menteri agama sudah menyerahkan organisasi, administrasi, finansial lingkungan Peradilan agama pada ketua Mahkamah Agung. namun, sebelum disatu atapkan, yakni tepatnya semenjak lahirnya UU No. 35 Tahun1999 terjadi polemik : pro dan kontra pada kalangan warga muslim.Â
penyatuatapan lebih berorientasi di hal-hal yang bersifat materi, terutama menyangkut wacana pemugaran sarana serta prasarana, termasuk pula bentuk material lainnya Sedangkan responden yg menyatakan tidak putusan bulat disatuatapkan, umumnya karena menyatakan bahwa terdapat ikatan historis (dinyatakan oleh 60% responden) antara peradilan agama menggunakan Departemen agama. sebagai akibatnya, andai kata disatuatapkan, dikhawatirkan akan kehilangan sisi historis PA dengan Depag
sebagai realisasi asal Pasal 42 Undang-Undang angka 4 Tahun 2004 dan Keppres No. 21/2004 Menteri agama telah menyerahkan organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan agama kepada ketua Mahkamah Agung di tanggal 30 Juni 2004. yg sebelumnya di tanggal 31 Maret 2004 Menteri Kehakiman serta Hak Asasi manusia telah menyerahkan organisasi, administrasi serta finansial dalm lingkungan Peradilan umum dan Peradilan rapikan perjuangan Negara kepada koordinator Mahkamah Agung
dengan demikian empat lingkungan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada Negara kita baik training teknis yuridis serta pengawasan maupun organisasi, administrasi, serta finansiil berada dalam satu atap pada bawah Mahkamah Agung sebagai akibatnya kemerdekaan seseorang hakim di harapkan sahih-sahih lebih terjamin
Pemisahan kekuasaan negara artinya syarat absolut bagi tegaknya demokrasi dan terciptanya supremasi hukum pada sebuah negara aturan. karena itu status serta kedudukan peradilan kepercayaan waktu sudah berada dibawah struktur kekuasaan kehakiman, artinya wujud nyata dan tuntutan yg harus ada asal negara demokrasi pada rangka menciptakan supremasi hukum
independensi forum peradilan sebagai suatu keharusan bagi setiap negara yang menjamin dirinya menjadi negara hukum, maka upaya penerapan peradilan satu atap pada bawah Mahkamah Agung ialah merupakan suatu keharusan, karena hanya negara yang mempunyai independensi forum peradilan sajalah yg bisa menghantarkan negara itu melaksanakan hukum secara konsekuen
Daftar pustaka
https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/348/334
