Terkait pernyataan "Kitab Suci Itu Fiksi" di Acara Indonesia Lawyer Club (ILC) TvOne, Rocky Gerung dilaporkan oleh 2 orang pelapor ke Bareskrim, antara lain:
Yang pertama oleh Jack yang tercatat dalam LP/512/IV/2018/Bareskrim tertanggal 16 April 2018. Dalam laporannya Rocky disangkakan melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.
Yang kedua pelaporan oleh Permadi Aria alias Abu Janda tertuang dengan nomor polisi TBL/2001/IV/2018/PMJ/Dit. Reskrimsus tertanggal 11 April 2018. Dengan dugaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.
Rocky Gerung disangkakan melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar.
Setelah 9 bulan kemudian atau tepatnya Jumat (1/2/2019) Rocky Gerung bersama pengacaranya akhirnya memenuhi undangan klarifikasi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, terkait laporan dugaan tindak pidana penistaan agama yang dituduhkan kepadanya.
Wajar saja jika banyak yang beranggapan bahwa upaya membuka kembali kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi oleh rezim berkuasa terhadap oknum yang berseberangan dan sengaja dilakukan menjelang pilpres yang semakin dekat.
Benarkah demikian?Â
Awalnya sebagai masyarakat awam, saya juga berpikir demikian. Sebaiknya kedua pelaporan itu diabaikan saja oleh pihak kepolisian. Daripada bikin gaduh dan dimanfaatkan oleh pihak oposisi untuk menyerang petahana?
Tetapi tidak demikian halnya menurut pakar hukum Mahfud MD. Beliau melihat penggorengan dan penggiringan kasus ini ke isu kriminalisasi sudah overdosis. Lewat akun Twitter-nya @mohmahfudmd, beliau menulis:
"Ribut-ribut soal @rockygerung mungkin sudah overdosis, perlu diakhiri. Polisi baru mengklarifikasi peristiwanya karena ada laporan. Laporan memang harus ditindaklanjuti untuk dilihat apa faktanya memang sesuai dengan yang dilaporkan. Jaraknya untuk sampai diperkarakan masih jauh, ada tahapan-tahapan yang ketat,"Â
Jadi ada 2 alasan mengapa Rocky Gerung harus dipanggil Bareskrim, yaitu: karena sebuah laporan yang masuk ke kepolisian memang harus ditindaklanjuti.
Dan jika Anda bertanya mengapa lama, karena memang ada tahapan-tahapan ketat yang harus dilalui.
Lebih lanjut Profesor Mahfud MD menjelaskan:Â
"@rockygerung bukan diperiksa tapi baru dimintai keterangan. Beda loh diperiksa dan dimintai keterangan. Kalau dari keterangan-keterangan itu tak ada masalah hukum ya selesai tapi kalau diduga ada masalah maka masih harus ada keterangan dari para ahli: hukum, bahasa, filsafat ilmu, agama, dll. Masih panjang,"
Jadi sekarang menjadi jelas. Pemanggilan Rocky Gerung masih dalam tahap klarifikasi dan bukan pemeriksaan. Itu dua hal yang berbeda.
Pemeriksaan sudah pasti berkaitan dengan hukum sedangkan dimintai keterangan atau klarifikasi bisa saja selesai jika dianggap tidak punya cukup bukti dan fakta yang kuat.
Lalu bagaimana? Apakah kasus Rocky Gerung dihentikan di tahap klarifikasi saja?
Itu sepenuhnya ranah dan pekerjaan pihak kepolisian khususnya Bareskrim. Tetapi kalau menurut saya sendiri sebaiknya kasus ini dihentikan saja dengan 3 alasan:
Yang pertama karena Rocky Gerung dengan segala definisinya mengenai kata "fiksi" dan "fiktif" yang tidak taat asas bahasa maka lebih baik dia diabaikan saja.Â
Biarkan dia dengan "kejeniusan"nya yang mengaku sebagai "Filsuf" yang "maha tahu dan maha benar"
Yang kedua membuka kembali kasus ini membuat Rocky Gerung menjadi "besar". Tadinya Rocky Gerung bukan siapa-siapa sebelum membuat pernyataan-pernyataan kontroversi.Â
Kemudian medialah yang berperan dan memberikan panggung kepadanya sehingga diapun bak selebritis.
Yang ketiga pihak oposisi akan berusaha menggoreng kasus ini dengan isu kriminalisasi oleh petahana terhadap yang berseberangan dengan segala dalil dan alibinya yang "selalu dinggap benar". Lebih berat muatan politiknya daripada muatan hukumnya.
Semoga Bareskrim dan pihak pelapor menghentikan kasus ini.
(RS)
