Dalam hal ini sekali lagi Pemerintah pusat tetap memberikan pedoman umum mengenai waktu efektif belajar dan batas minimal jam pelajaran sebagai solusinya, tetapi memberi kebebasan pada daerah untuk menyesuaikan kebijakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik daerahnya.
Sosialisasi dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan
Agar bisa lebih efektif dan bisa mendapatkan masukan yang lebih kaya, Pemerintah harus mengadakan dialog dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti organisasi pendidikan, ulama, orang tua, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan masukan yang komprehensif mengenai kebijakan libur sekolah selama Ramadhan.
Semua dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil bisa mewakili perbedaan yang ada dan mencerminkan kebutuhan masyarakat yang beragam, dan mengurangi potensi penolakan atau mispersepsi mengenai kebijakan tersebut.
Tentunya Pemerintah daerah dan pusat bisa membentuk forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan adil di setiap daerah.
Semuanya dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan yang fleksibel, desentralisasi, dan berbasis pada kebutuhan lokal, serta melibatkan semua pemangku kepentingan. Dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menentukan cara terbaik dalam menyesuaikan waktu belajar selama Ramadhan, kebijakan ini akan lebih diterima dan lebih efektif dalam mengakomodasi keragaman Indonesia yang sangat heterogen. Bagaimana menurut Sahabat guru dan teman semuanya?.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
