Mohon tunggu...
Rinardi Arif Indrawan
Rinardi Arif Indrawan Mohon Tunggu... ASN

Seorang ASN yang baru belajar menulis

Selanjutnya

Tutup

Financial

Digitalisasi Anggaran: Modernisasi Keuangan Negara Menuju Era Paperless

6 Oktober 2025   09:12 Diperbarui: 6 Oktober 2025   09:11 7
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Finansial. Sumber ilustrasi: PEXELS/Stevepb


Digitalisasi semakin menjadi kebutuhan di era modern, termasuk dalam pengelolaan anggaran negara. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem elektronik tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas keuangan pemerintah.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menjadi salah satu motor utama transformasi ini. Sejak 2014, berbagai inovasi terus diperkenalkan agar pelaksanaan APBN dapat berjalan lebih praktis, efisien, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Jejak Transformasi Digital Keuangan Negara

Perjalanan digitalisasi keuangan negara berlangsung bertahap dengan beberapa tonggak penting:

  • 2014 -- SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
    Melalui SPAN, perintah pembayaran dari KPPN ke bank dilakukan secara online. Sistem ini membuat transaksi lebih cepat dan transparan.

  • 2015 -- SAS (Sistem Aplikasi Satker)
    Digunakan untuk pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun, karena belum berbasis web, satuan kerja masih harus datang langsung ke KPPN.

  • 2021 -- SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)
    Aplikasi berbasis web yang memungkinkan satuan kerja membuat dan mengajukan SPM dari mana saja, kapan saja. Kehadiran SAKTI menjadi langkah besar menuju era paperless dalam pengelolaan anggaran.

Inovasi Pembayaran Digital

Selain digitalisasi sistem utama, pemerintah juga meluncurkan sejumlah inovasi untuk mempermudah transaksi:

  • Digipay
    Sebuah platform yang mengintegrasikan marketplace dengan sistem pembayaran digital. Resmi diterapkan melalui Perdirjen Perbendaharaan No. PER-7/PB/2022, Digipay membuka akses lebih luas bagi UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

  • Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
    Alternatif pembayaran yang fleksibel, mirip kartu kredit pribadi. KKP bisa digunakan untuk belanja operasional maupun perjalanan dinas. Saat ini pemerintah telah bekerja sama dengan Bank Mandiri, BRI, dan BNI untuk penerapannya.

  • Cash Management System (CMS)
    Layanan perbankan berbasis online yang memungkinkan transaksi dan monitoring keuangan dilakukan secara real-time. Dengan CMS, pembayaran ke vendor dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan aman.

Manfaat Bagi Pemerintah dan Masyarakat

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Financial Selengkapnya
Lihat Financial Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun