Petani Harus Berpolitik

Halmahera Utara, 12 Mei 2019

Oleh, Rifo T. Official.

Demostrasi yang dilakukan oleh Petani di Maluku Utara dan sekitarnya, seperti di Halmahera Barat, Halmahera Utara dan Morotai, adalah bentuk tindakan perlawanan dari kaum petani. Walaupun diketahui bawah, tuntutan Petani "soal menaikan harga kopra" belumlah berhasil, tetapi, setidaknya gerakan itu telah berhasil menyadarkan sebagian petani terlibat dalam pergerakan, sebagai bukti memperjuangkan nasib petani kopra di wilayah Halmahera.
Bisakah kaum Petani Kopra mengubah nasip tanpa gerakan Politik?
Tentunya, tidak bisa, sebab Petani saat ini berada ditengah-tengah cengkraman sistem kepitalisme. Petani tidak bisa memperbaiki nasibnya selama masih ada dalam cengkraman sistem kapitalisme.  Menurut Sukarno, selama masih ada stesel (sistem) yang menindas, petani belum bisa memperbaiki nasibnya. Kaum Petani dapat memperbaiki nasibnya apabila terlebih dahulu menghancurkan kapitalisme. 

Dalam relasi produksi pemodal, ada pertantangan tak terdamaikan antara kaum pemodal dengan Petani. Ini pertantangan yang tidak bisa dihapus, karena disatu sisi, si pemodal ingin akumulasi kekayaan, dengan berusaha menekan biaya produksi, dan biaya produksi satu-satunya yang bisa ditekan oleh si pemodal adalah upah buruh tani.

Kenyataan ini terjadi digedung-gedung atau industri kopra dan pedagang-pedagang skala lokal maupun desa sekaligus. Buruh Tani kopra adalah pekerja yang tak memiliki alat produksi. Satu-satunya cara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan menjual tenaga kerjanya. Karna itu, sudah menjadi hukum besi pemodal: keuntungan meningkat karena mengeksploitasi tenaga kerja dari Petani. Caranya, mempertahankan upah pembagian hasil rendah, tapi menuntut jam kerja meningkat. Maka, perjuangan alamiah petani dengan pemodal adalah mengurangi jam kerja dan pembagian hasil yang merata.

Jadi, karena logika capital yang sekedar cari untung itu, maka si pemodal harus terus-menerus menumpuk nilai tambah. Pada akhirnya adalah kesejahteraan terjadi hanya pada sekelompok pemodal, dan disisi lain, menimbulkan ketidaksetaraan bagi petani.

Untuk itu, Sistem tersebut harus dilawan. Bahkan, biar perlu di akhiri sistem penindasan itu dari pundak kaum petani. Caranya, terutama,  Petani harus mengorganisasikan diri kedalam Gerakan politik revolusioner. Yakni, "Gerakan politik anti sistem kapitalisme".

Dengan Situasi politik yang relatif terbuka, kaum tani punya ruang untuk mendirikan serikat-serikat petani secara legal, ikut serta dalam menentukan pimpinan daerah, mempunyai hak untuk mogok, gerakan demonstrasi dan bentuk-bentuk lainnya. Gerakan inilah yang kemudian dapat menjadi senjata bagi kaum Petani untuk menghapus sistem kapitalisme.

Sistem kapitalisme hanya bisa dihapus dengan Gerakan Politik Revolusioner. Itu terbukti dalam sejarah.  Jadi, kaum petani, dalam perserikatannya, tidak bisa tidak melibatkan diri dalam Gerakan Politik Revolusioner.

Ketidakterlibatan Petani dalam Politik, tidak bisa dikatakan sebagai badan perjuangan. Sebagaimana pendapat Sukarno: serikat buruh (petani) yang menolak politik tidak bisa disebut badan perjuangan, karena, sebuah badan perjuangan harusnya memperjuangkan perubahan nasib Petani. Untuk memperjuangkan nasip kaum Tani, tentu, gerakan serikat Petani, pasti berhadapan dengan tembok yang bernama politik (gerbong politik).

Next