Tanggal 9 Desember yang lalu di peringati sebagai Hari Anti Korupsi (HAK) Sedunia. Penetapan HAK ini dilakukan oleh PBB sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi dan untuk membangkitkan kesadaran serta kewaspadaan terhadap maraknya korupsi.
Peringatan tahun ini merupakan peringatan yang ke 15 sejak pertama kali ditetapkannya Hari Anti Korupsi Sedunia. Melalui resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003, PBB menetapkan 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Dengan penetapan tersebut PPB juga mewajibkan negara anggotanya dengan serius memerangi dan mencegah korupsi.
Korupsi adalah musuh bersama yang telah lama menjadi parasit, yang secara sengaja mengerogoti sendi-sendi keadilan dan membajak kebijakan serta mengorbankan kepentingan masyarakat. Kerusakan yang ditimbulkan juga tidak sederhana, karena berskala masif dengan dampak jangka panjang, sehingga pada banyak kasus dapat dilihat korelasinya dengan penurunan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga penanganannya harus mendapat prioritas utama.
Korupsi menjadi masalah di banyak negara di dunia. Tak terkecuali Indonesia
juga mengalami masalah korupsi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Korupsi berdampak hampir pada setiap sendi kehidupan
masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Oleh KPK, Polri dan Kejaksaan seperti tidak ada habisnya. Tiap tahun justru makin banyak kita temui para pejabat pemerintah yang tertangkap akibat kasus korupsi. Sejak didirikan pada tahun 2003 KPK telah banyak mengungkap kasus korupsi, mulai yang melibatkan pejabat pemerintah daerah, pejabat pemerintah pusat bahkan sekelas mentri.
Bukan hanya korupsi dalam skala besar, namun perilaku korupsi ini masih banyak juga kita temui dalam skala kecil seperti dalam proses pelayanan public. Sikap koruptif dalam pelayanan publik seperti penyuapan, pemerasan dan nepotisme menjadi cikal bakal korupsi yang lebih besar, jika para oknum terus dibiarkan. Ini semua menjadi peringatan bagi kita semua bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bagaimana menangkap dan memidanakan pelaku tindak pidana korupsi, tapi juga bagaimana tindakan preventif (pencegahan) Â agar tidak terulang pada masa yang akan datang.
Perilaku korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut hal-hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa berasal dari internal pelaku korupsi, pola-pola budaya lokal maupun dari faktor lingkungan sosial secara luas. Salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif (Memaklumi) terhadap tindakan korupsi.
Indeks Perilaku Anti Korupsi
Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2002 telah melakukan survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Tujuan survei adalah untuk mengukur persepsi, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait anti korupsi di Indonesia. SPAK juga mengukur sejauh mana budaya "zero tolerance" atau tidak mentolerir terhadap korupsi sudah terinternalisasi dalam setiap individu.
Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extorton), dan nepotisme (nepotsm).
Berdasarkan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan oleh BPS, terlihat bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) masyarakat Indonesia di tahun 2018 sebesar 3,66 pada skala 0 sampai 5. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2017 yang berada pada posisi 3,71.
Sebagai bahan informasi : Nilai indeks yang semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif (memaklumi/memperbolehkan) terhadap korupsi.
