Pencalonan ketua dema dan sema fakultas maupun universitas di UIN Walisongo Semarang harus melalui pengkaderan yang dilakukan oleh PMII, mahasiswa yang bukan dari anggota organisasi PMII tidak dibolehkan mencalonkan jadi ketua dema ataupun sema. Hal ini yang menjadikan adanya diskriminasi terhadap mahasiswa yang diluar organisasi PMII.
Menurut opini penulis, hal ini merupakan diskriminasi terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang karena tidak semua Mahasiswa UIN Walisongo semarang tertarik untuk bergabung dengan organisasi PMII, dengan adanya kewajiban tersebut rekruitmen PMII sudah menjadi pemaksaan bagi mahasiswa itu sendiri. Pada akhirnya banyak mahasiswa yang terpaksa mengikuti MAPABA (acara makrab PMII) hanya untuk bisa bergabung dengan organisasi mahasiswa intra kampus. Oleh karena itu, politik di UIN Walisongo semarang masih seperti era Soeharto, dimana pemenang dari calon ketua dema sudah disetting sedemikian rupa supaya yang menjadi ketuanya dari anggota PMII.
Contoh kongkretnya adalah Ketua SEMA Fisip UIN Walisongo yang dipilih secara nepotisme, dimana ketua yang sekarang (AB) tidak pernah menjadi anggota SEMA Fisip sama sekali, dia ditunjuk oleh ketua sebelumnya yang merupakan kader PMII juga, yang seharusnya ketua SEMA adalah anggota dari SEMA periode sebelumnya, secara tidak langsung hal tersebut melanggar syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menjadi ketua SEMA Fisip. Pada akhirnya banyak mahasiswa yang sudah terlanjur trust issue kepada perpolitikan di kampus UIN Walisongo ini.
Dengan organisasi PMII yang menjadi pengusung tunggal dalam pemilihan calon ketua DEMA UIN Walisongo, hal ini diperjelas dengan artikel yang ditulis oleh Muhammad Zafran dari KILAT.COM, yang tulisannya berisi "Beberapa mahasiswa dari luar PMII yang ingin maju tidak diberikan kesempatan, sehingga menyebabkan calon tunggal dalam pemilihan ketua jurusan dan fakultas". Hal tersebut berhasil terbongkar oleh hacker yang mempunyai akun instagram @voltcyber_v2 dimana akun tersebut membongkar kecurangan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh presiden DEMA UIN Walisongo yang sekarang, akun tersebut juga menulis pernyataan seperti ini "Mirisnya, hanya mahasiswa dari organisasi PMII rayon dakwah yang ia acc untuk maju dalam kontestasi politik fakultas."
Lantas, masih adakah keadilan bagi seluruh mahasiswa UIN Walisongo semarang? Mengapa Organisasi ekstra seperti PMII begitu berkuasa atas pencalonan ketua DEMA/SEMA di UIN Walisongo Semarang?
