ilustrasi : www.onlineberita.com Aksi protes buruh melawan kaum kapitalis sudah sering terjadi sejak awal abad 19. Upaya peningkatan laba sebesar-besarnya bagi kaum kapitalis, menyebabkan sering dilakukannya penekanan biaya produksi dan tenaga kerja. Ketimpangan sosial pun tejadi. Seperti yang diberitakan di Kompas 29/01/12, menyebutkan di salah satu pemberitaannya bahwa sistem kapitalisme di AS dan Eropa telah menyengsarakan 99 persen warga tertapi hanya memakmurkan segelintir atau hanya 1 persen warganya. Aksi buruh yang terjadi di Bekasi Jum’at (27/01/12) lalu menyadarkan kita bahwa jaman masih menunjukkan adanya bentuk-bentuk perlawanan buruh terhadap kesejahteraan yang belum diperolehnya. Dari beberapa aksi buruh yang terjadi di beberapa daerah, nampaknya kasus di Bekasi kemarin menunjukkan adanya keberhasilan tuntunan mereka dalam menaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sayangnya, dibalik keberhasilan mereka, harus menanggung dampak kerugian yang luar biasa akibat aksi penutupan jalan tol Jakarta-Cikampek sehingga mobil-mobil dan kendaraan umum terhenti selama beberapa jam. Berbagai aksi buruh yang terjadi menunjukan bahwa praktek kapitalisme sudah menjadi ruang aksi para pengusaha. Tantangan globalisasi yang menciptakan hukum rimba, siapa kuat dia menang, menuntut para pengusaha untuk melakukan peningkatan laba sebesar-besarnya. Eksploitasi sumber daya pun terjadi. Bukan hanya para pengusaha, pemerintah pun melakukan upaya politik upah murah sebagai cara menarik investor asing agar berinvestasi di dalam negeri dengan alasan untuk menghidupkan perekonomian. Standar upah pun ditetapkan sebagai rujukan para pengusaha WNI dan asing untuk menetapkan gaji karyawannya. Sayangnya yang sering terjadi adalah, standar upah tersebut selalu saja tidak pernah sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang terus meningkat. Memang perekonomian hidup, negara mendapatkan pendapatannya, namun kesejahteraan sebagian besar masyarakat –khususnya buruh- dipertanyakan. Kejadian di Bekasi Jum’at lalu harus menjadi kesadaran bagi para pengusaha bahwa kehadiran buruh sangat mempengaruhi masa depan usaha mereka. Lihat saja, aksi buruh kemarin membuat penuruan produktivitas kerja. Kerugian pun dialami oleh beberapa pengusaha di daerah tersebut. Ketika hal ini terus terjadi, bukan saja adanya tindakan anarki, melainkan keberlangsungan usaha akan tergganggu. Maka, perlu adanya sikap para pengusaha untuk mengatasi tuntutan kesejahteraan agar terjaganya produktivitas dan keberlangsungan usaha. Pertama, perlunya sikap pelayanan terhadap karyawan. Ketika logika pelayanan yang memuaskan kepada konsumen dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha, maka logika pelayan kepada karyawanya juga perlu dibentuk untuk keberlangsungan tersebut. Fasilitas jaminan sosial dan kesejateraan karyawan menjadi sebuah tuntutan yang mesti dipenuhi. Pelayanan yang baik seorang pengusaha kepada pekerjanya mempengaruhi tingkat loyalitas. Jika loyalitas terbentuk akan ada rasa kepemilikan bersama, sehingga akan terbentuk rasa tanggung jawab untuk membangun perusahaan secara bersama-sama. Kedua, sikap memanusiakan manusia. Buruh juga manusia yang butuh kesejahteraan dalam menghidupi keluarga. Mereka perlu masa depan yang lebih baik. Pemberian penghargaan atas kinerja dan besarnya tanggung jawab juga menjadi bentuk memanusiakan manusia. Kesadaran memanusiakan manusia dapat mempengaruhi bagaimana mereka bekerja. Sikap loyal pada atasan bisa membentuk produktivitas kerja. Ketika produktivitas baik, tidak dipungkiri, kinerja usaha pun juga semakin baik. Sikap memanusiakan manusia menjadi tolok ukur dimana tanggung  jawab perusahaan menghargai karyawannya. Sikap memanusiakan manusia juga bisa dalam bentuk sistem pengupahan berdasarkan omset. Dalam hal ini, perlu adanya sistem bonus berdasarkan tingkat pendapatan perusahaan. Maksudnya, peningkatan keuntungan/pendapatan perusahaan perlu diikuti dengan peningkatan upah karyawan. Bisa dalam bentuk bonus atau upah tidak tetap berdasarkan omset. Sistem ini bisa menjawab bentuk ketidakadilan sistem kapitalisme. Pada sistem kapitalis, semakin tinggi pendapatan pemodal tidak diikuti dengan pendapatan pekerjanya. Pengusaha semakin kaya, sedangkan karyawan semakin melarat. Inilah yang disebut ketimpangan sosial. Diharapkan sistem pengupahan berdasarkan omset dapat mengurangi bentuk ketimpangan tersebut. Perusahan juga perlu terbuka terhadap pendapatannya. Sistem perhitungan pun perlu di edukasi kepada karyawan. Sehingga, kerja keras karyawan tidak sia-sia. Semakin keras ia berusaha memenuhi target, semakin meningkat pula pendapatannya. Karyawan pun tidak perlu memikirkan lagi mencari usaha sampingan yang justru dapat mengganggu waktunya untuk keluarga di rumah atapun waktu istirahatnya. Ketika kedua sikap tersebut ingin dijalankan, maka para pengusaha memang perlu mengorbankan pendapatan usahanya untuk karyawan. Dalam berwirausaha, bukan sekedar menadaptakn keuntungan yang besar untuk saat ini, melainkan bagaimana keberlangsungan usahanya ke depan. Menjaga kesejahteraan karyawan tidak harus atas desakan dan tuntutan, tapi mesti menjadi sebuah kesadaran para pengusaha. Baik kesadaran memanusiakan manusia maupun kesadaran keberlangsungan usaha ke depan. Memang sudah banyak perusahaan yang melakuan hal seperti di atas, khususnya bisa dilihat dari perusahaan dalam bentuk BUMN, atau beberapa perusahan  swasta yang sudah cukup besar. Hal ini bisa dicontoh oleh perusahaan-perusahaan kelas kecil, menengah, atau beberapa perusahaan besar yang masih menindas karyawannya agar sadar betapa berharganya karyawan untuk masa depan perusahaan. Sebab, perusahaan yang telah mensejahtrakan karyawannya terbukti melahirkan karyawan yang loyal, produktif, dan rasa memiliki perusahaan yang cukup tinggi. Semoga ini menjadi pelajaran baik bagi pemerintah, pengusaha, maupun kita sendiri yang berencana memiliki usaha pribadi kedepannya.
