Prabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan).
Ray Rangkuti dikenal selama ini sebagai pengamat politik dari sebuah LSM, Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima). Sampai saat ini kita tak pernah tahu, apa peran yang dijalankan oleh LSM Lima ini untuk bangsa ini. Kita hanya tahu Ray Rangkuti adalah pengamat politik yang juga merangkap sebagai agen suporter untuk Jokowi-JK. Maka dari hal tersebut, sudah pasti pola pemikiran dan analisis politik tentang pilpres atau pasca pilpres sudah tidak murni lagi, tetapi cenderung membela Jokowi-JK secara membabi-buta.
Akibat pemikirannya yang membabi-buta melahirkan prilaku dan sikap yang buruk terhadap Prabowo dan Koalisi Merah Putih (KMP). Ray dengan begitu gampangnya  menduga bahwa Koalisi Merah Putih memiliki niat untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tuduhan itu sangat tidak berdasar, hanya disebabkan oleh skenario gendeng (gila) dari hasil analisanya yang menyimpulkan terlalu dini dengan mengatakan bahwa "Jika pimpinan MPR berasal dari koalisi pendukung Prabowo Subianto akan memuluskan proses pemakzulan Jokowi ", lalu dia menyimpulkan bahwa  pasangan Probowo Subianto-Hatta Rajasa akan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia.
"Kalau Jokowi-JK dimakzulkan, maka Prabowo- Hatta naik. Sinyal ke arah sana kuat," ujar Ray dalam diskusi berjudul "Pak Jokowi: Tinggalkan KMP, Bentuk Kabinet Rakyat Anti Mafia!", di Kafe Deli, Jalan Sunda No 7, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (kompas. 6/10/2014).
Semudah dan seliar itukah pemikiran dari seseorang dari orang yang mentasbihkan diri sebagai pengamat politik, sehingga melabrak tata aturan ketetanegaraan. Pemakzulan bukan proses yang mudah. KMP tentunya akan berpikir beribu-ribu kali untuk memakzulkan Jokowi-JK. Pemakzulan bisa saja diterapkan, bila saja seorang presiden divonis oleh pengadilan berbuat asusila, atau seorang presiden terlibat korupsi dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Diluar masalah tersebut, presiden tidak dapat dimakzulkan.
Pemikiran buruk dari Ray akibat dari dikuasainya parlemen oleh KMP,  Mulai dari UU Pilkada hingga UU MD3, hingga pemikiran buruk itu berlanjut pada skenario pemilihan ketua MPR, dimana menurutnya bakal dikuasai lagi oleh KMP. Dikuasainya parlemen oleh KMP dianggapnya sebagai cara-cara Koalisi Merah Putih untuk mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi-JK, sehingga jalannya pemerintahan Jokowi-JK tidak efektif, maka rasa kepercayaan rakyat terhadap keduanya akan luntur. Dan pada ujungnya  pimpinan MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memakzulkan Jokowi JK merujuk pada Pasal 51 ayat 2.
Untuk diketahui, Pasal 51 ayat 2 UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) berbunyi, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Dapat diartikan bahwa Prabowo-Hatta yang menjadi capres dan cawapres dengan suara terbanyak akan ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden untuk menggantikan presiden dan wakil presiden yang telah dimakzulkan sebelumnya (kompas.com. 06/10/14).
Terlalu prematur pemikiran si Ray ini. Dia hanya mengikuti pola-pola pemikirannya mengikuti hawa napsunya, tanpa didasari sikap berpikir kritis seorang ilmuwan, yang lebih mengedepankan semangat kebangsaan. Jika KMP menguasai parlemen adalah wajar karena jumlah partai yang tergabung didalamnya lebih banyak dari Koalisi Jokowi-JK. Kalaulah Si Ray mau menyalahkan, kenapa dia tidak menyalahkan MK juga meloloskan UU MD3, dan juga PDIP yang menolak UU pilkada langsung yang ditawarkan SBY dengan 10 perbaikan.
Terlalu jauh karena permasalahan tersebut melebarkan masalah pada proses pemakzulan. Sangat disayangkan seorang pengamat politik harus terjerumus pada pemikiran yang dangkal. KMP tidak akan mengikuti langkah-langkah kotor sebagaimana yang dipikir oleh si Ray ini, selama Jokowi-JK tidak melakukan perbuatan yang tercela di depan rakyatnya. Tos, Mangga. Abdi mah Kulem wae.
