Putusan Hukuman Novanto 15 Tahun Bukan Fiksi

Novanto akhirnya dibui. Ini jelas bukan fiksi. Tapi sudah menjadi realitas karena bisa dibuktikan dengan keluarnya putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang sah menjatuhi hukuman kepada mantan Ketua DPR Setya Novanto, Selasa (24/4/2018).

Putusan tersebut mendapat dukungan dari para penggiat korupsi dan masyarakat yang merasa dirugikan. Ada juga beberapa politisi Golkar yang senang keputusan tersebut. Gara-gara ulah Novanto di kasus E-KTP ikut menyeret menurunnya elektabilitas Golkar di beberapa survey terjun bebas. Tertinggal jauh dari PDIP dan Gerindra.

Tak dipungkiri juga, selain dapat dukungan. Putusan tersebut juga dapat tantangan dari anak, isteri dan keluarga Novanto. Hal itu sangat manusiawi, Siapa yang mau bila ada anggota keluarganya dipenjara? Tapi anak dan isteri Novanto hanya bisa pasrah dan tak bisa mengintervensi putusan hukuman tersebut.

Putusan tersebut keluar sebagai akibat dari perbuatan Novanta yang telah menimbulkan kerugian negara. Tak tanggung-tanggung kerugian negara dari kasus E-KTP adalah Rp. 2.3 triliun. Uang sebesar itu masuk ke kantong para koruptor, termasuk Novanto sendiri. Coba kalau uang sebesar itu dimanfaatkan dengan benar untuk pengadaan E-KTP, tentu permasalahan kelangkaan blangko E-KTP yang terjadi di beberapa daerah  tidak terjadi.

Novanto Tersenyum Lepas (Merdeka.com)

Dari keputusan tersebut, Novanto harus menghabiskan 15 tahun dipenjara. Usia Novanto sekarang 63 tahun. Kalau saja hukuman tersebut dijalani tanpa grasi  dan keputusan politik lainnya. Maka Novanto keluar penjara pada usia 78 tahun. Itu masih lebih beruntung buat Novanto. Coba kalau di China, Orang seperti Novanto tak perlu menunggu waktu lama, digantung.

Orang seperti Novanto dan para gerombolannya seharusnya memang tidak pantas dihukum cuma belasan tahun. Hukuman yang yang pantas buat mereka digantung di balaikota disaksikan masyarakat. Kejam kelihatannya, tetapi kalau dilihat dari perbuatan mereka bukanlah tidak kejam.

Selain hukuman 15 tahun yang diterima Novanto. Novanto pun harus membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Politikus Golkar yang terkenal licin tersebut, juga diharuskan membayar uang pengganti US$7,3 juta dikurang Rp 5 miliar serta dapat bonus berupa pencabutan hak politik selama lima tahun usai bebas dari penjara.

Putusan hukuman Novanto 15 tahun berikut dengan denda-dendanya, dan pemasungan politik adalah sebuah fakta dan realitanya Novanto harus menjalaninya. Sedangkan fiksi dari kasus Novanto dan E-KTP-nya adalah masih banyak aktor-aktor E-KTP yang belum terungkap. Entahlah apa memang belum terungkap atau sudah terungkap tapi bersembunyi dibalik kekuasaan.