Tetapi, ditunjuk berdasarkan hak prerogatif Presiden. Jabatan terakhir Prabowo di militer sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) dengan tiga bintang di pundaknya.
Tidak Ada Lawan Abadi
Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden menilai hal biasa dalam politik berseteru ujung-ujungnya bersatu. Karena itu JK mengaku tak kaget ketika mantan Panglima Pangkostrad ini masuk Kabinet Presiden Joko Widodo.
"Politik itu tidak ada kawan dan lawan abadi. Apa yang terjadi bulan April lalu berbeda dengan Oktober ini kondisinya, bisa saja. Itu bukan hal baru," kata JK di rumahnya kawasan Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (Merdeka.com. 23/10).
Media Asing
Presiden Joko Widodo menunjuk mantan pesaingnya semasa sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Terpilihnya Prabowo ini menjadi salah satu isu yang disorot media asing.
Surat kabar Singapura, Strait Times, menyorot keputusan menjadikan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI dengan tajuk berita berjudul; "Indonesians angry, disappointed over Jokowi's decision to include Prabowo in new Cabinet."
"Perubahan posisi partainya (Gerindra) --menjadi pro-pemerintah-- telah lama diantisipasi setelah pembicaraannya dengan partai pengusung Jokowi, PDI-P," tulis koresponden Strait Times di Indonesia, Linda Yulisman, dikutip pada Rabu (23/10/2019). Sementara itu, stasiun televisi Qatar Aljazeera turut menyorot dengan berita berjudul "Indonesia's Widodo appoints challenger Prabowo to Cabinet."
"Presiden Indonesia Joko Widodo, pada Rabu, menunjuk Prabowo --pemimpin oposisi Jokowi selama periode presidensi pertamanya dan saingan tunggal dalam pemilu sengit April lalu-- sebagai menteri pertahanan, sebuah langkah yang diperkirakan akan menuai kontroversi," tulis Aljazeera, mengutip kantor berita internasional Reuters.
Majalah Jepang, Nikkei Asian Review, menulis berita berjudul, "Jokowi brings rival Prabowo into broad Indonesia coalition."
"Presiden Indonesia Joko 'Jokowi' Widodo membawa pemimpin oposisi kunci ke dalam kabinet barunya pada Rabu, di mana ia mencari stabilitas politik untuk mendorong reformasi yang sulit hingga pemindahan ibu kota," tulis Shotaro Tani untuk Nikkei. (Merdeka.com. 23/10/2019).
