Sri Mulyani beberapa waktu lalu sempat mengeluh terkait lambatnya Pemerintah dalam menangani dampak Covid-19 di masyarakat. Di antaranya adalah karena penyerapan anggaran penanganan Covid-19 terkait dengan data.
Menkeu berharap Pemerintah bisa memastikan adanya kesesuaian antara anggaran yang disediakan dan jadwal pencairannya yang tepat waktu. Harapan Sri Mulyani ini tidak terjadi.Â
Di pihak lain, Presiden juga sempat 'marah' pada bulan Juni lalu, ketika mengetahui realisasi cairan dana ke lapangan masih sangat minim, karena keterlambatannya. Anggaran yang terpakai masih 1.52% dari dana sebesar Rp 73 Triliun yang harus dicairkan. Â
Menanggapi hal ini, pengamat politik Gde Suriana Yusuf menilai adanya ketidak-cocokan antara Menkeu dengan Presiden Jokowi (21/8/2020). Â
Maka dari itu, adanya ketidak-cocokan ini bisa berujung pada beban berat yang dirasakan Menkeu. Sri Mulyani merasa dirinya bisa saja tidak nyaman. Ini disebabkan karena pencairan anggaran yang tidak sesuai prosedur. Sri Mulyani bisa juga merasa tidak mau disebut sebagai biang penyebab dari semua kesimpang-siuran ini. Â
Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin bila rencana Reshuffle cabinet terealisasi, Sri Mulyani akan menjadi salah satu menteri yang namanya masuk dalam daftar menteri yang harus diganti.Â
Bukan karena apa-apa. Tetapi keuangan negara memang tidak mengenal istilah pertemanan. Walau dulu sebelum Pemilu akrab, tetapi jika sesudah kerja ada ketidak-beresan, teman dan sahabat akan jadi nomer kesekian.
Malang, 22 August 2020
Ridha Afzal
