Makanya jangan heran jika berita yang menyebar di masyarakat adalah, Corona-19 ini, bagian dari Konspirasi. Betapapun black on white, hitam atas putih jelas membutkikan bahwa Virus Corona itu ada. Harus diakui pula, bawa kerugian karena menyebar-luasnya perang bisnis yang luar biasa ini juga terbukti nyata. Â
Harus Bagaimana?
Penyedia layanan kesehatan (RS, balai kesehatan, Puskesmas, dll) harus berani bersuara lantang untuk mengambil keputusan siapa yang sebenarnya wajib MRS. Bukannya main politik 'gebyah uyah'. Â Ini penting. Bukan hanya karena MRS ini ada kaitannya dengan pengeluaran dana yang tidak kecil, akan tetapi juga pemborosan tenaga, fikiran serta waktu tenaga kesehatan.
Tim kesehatan perlu melakukan penelitian lebih detail, guna membedakan mana yang berpotensi menular dan mana yang tidak. Termasuk bagaimana mungkin mereka yang terdiagosa positif, tanpa minum obat, bisa sembuh?
Pemerintah seharusnya berlaku bijak, agar tidak merugikan ribuan korporasi. Perlu dibenahi system bayar pajak Online.Â
Contoh kecil, bayar pajak motor saja saat ini harus ke Kantor Samsat di satu tempat dalam wilayah kabupaten, karena kantor di semua cabang tingkat kecamatan ditutup, sampai waktu yang tidak ditentukan.Â
Padahal, di Malang misalnya, terdapat 30 kecamatan. Hanya untuk bayar pajak tahunan motor, orang harus menempuh jarak 160 km pulang-pergi.Â
Itu masih tentang bayar pajak motor. Belum lagi tentang aturan Rapid dan Swab Test yang menyedot miliaran Rupiah dari parusahaan yang bisa jadi terancam kolaps saat ini.
Bagi masyarakat, sebaiknya tidak terburu termakan isyu oleh media massa. Media massa juga harus obeyektif, tidak asal pasang berita, hanya untuk mengejar target rating. Covid-19 ini bukan masalah biasa seperti Pemilu atau Pilkada.Â
Ketidakhati-hatian Pers dalam menyajikan berita obyektif membuat hubungan masyarakat, Pemerintah dan swasta risau. Inilah yang paling dikuatirkan.
So, do'a saja tidak cukup. Karena dengan ikhtiarpun saat menghadapi Stigma Covid-19 ini, perlu mikir, jeli dan hati-hati. Â Â
