Jokowi Depak Rizal Ramli dan Thomas Lembong

[caption caption="Presiden Jokowi (Twitlustrasi.com)"][/caption]Rencana perombakan kabinet (reshuffle) jelang tutup tahun makin  kencang berhembus dan kian tidak terbendung. Hal ini merujuk pada pernyataan Presiden Jokowi saat membuka rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia di Boyolali, Jawa Tengah, dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menegaskan akan mengganti menteri yang lamban.

Telepon menterinya detik itu juga. Saya beri waktu 1,5 bulan. Saya cek lagi belum selesai, tinggal tulis di raportnya saja. Merah. Mudah, Nanti direshuffle, ganti. Demikian pernyataan Presiden Jokowi dalam rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia di Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (27/12/2015).

Isu reshuffle kabinet yang dikabarkan akan terjadi pada awal Januari 2016 makin menguat setelah berhembus isu kencang dari istana pada 23 Desember lalu, kemudian makin santer setelah politisi PDIP, Hendrawan Supraktikno hingga PAN yang makin mengembuskan kabar reshuffle tersebut pada awal Januari 2016 yang memang tinggal menghitung hari. Kencangnya isu reshuffle kabinet ini diyakini oleh penulis tidak terlepas dari buruknya kinerja sejumlah menteri kabinet kerja yang berdampak pula terhadap citra pemerintahan Jokowi-JK. diyakini inilah salah satu penyebab utama Presiden Jokowi yang akan segera mengkocok ulang kabinet kerjanya pada awal Januari mendatang.

Terlepas dari persoalan tersebut ada beberapa pos menteri yang paling rawan terkena reshuffle kabinet, pos tersebut antara lain pos Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Menteri Agraria dan Tata Ruang hingga Menteri Negara BUMN. dan analisanya akan dibagi menjadi 3 artikel.

Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya. Posisi yang dijabat oleh Rizal Ramli ini diyakini juga sebagai posisi yang terancam dari reshuffle kabinet kerja, ini terjadi dikarenakan Rizal Ramli sering kali membuat kegaduhan yang tak perlu sehingga menghangatkan suhu politik tanah air. Tak hanya itu wacana demi wacana yang diwacanakan oleh Rizal Ramli pun hingga kini seolah hanya sekedar pemanis di bibir saja dan belum ada prestasi gemilang yang berhasil ditorehkan Rizal Ramli sejak menjabat Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya menggantikan Indriyono Soesilo yang kena reshuffle Jokowi pada Agustus 2014 lalu. Potensi Rizal Ramli bakal tergusur dari kabinet kerja merujuk ke beberapa indikator yang jadi pegangan penulis.

• Pertama. Tak lama usai dilantik dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Rizal Ramli langsung mengeluarkan pernyataan yang dianggap sangat tidak etis dan tak pantas , yakni dengan mengatakan kepada publik bahwa istilah ‘’Kemaritiman’’ yang diberikan oleh Presiden Jokowi tidak cocok dan harus diganti dengan  ‘’Maritim’’.  Dan hal ini kian ini membuktikan bahwa Rizal Ramli tidak pantas masuk kabinet karena perilakunya tak ubahnya dengan ‘’tong kosong nyaring bunyinya’’, hal ini merujuk pada minimnya prestasi yang dihasilkan selama menjadi Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya.
• Kedua. Permintaan Rizal Ramli agar program listrik 35 MW yang dicanangkan pemerintah agar direvisi karena dianggap terlalu ambisius dan tak masuk di akal. Sampai disini saja sudah daat disimpulkan bahwa koar-koar yang selama ini dilakukan oleh Rizal Ramli sama sekali tak menghasilkan apapun, dan Rizal Ramli pun harus tahu dan mengerti bahwa saat ini Indonesia tengah terancam krisis listrik akibat kurangnya cadangan listrik nasional. Maka dari itu tentu sebelum menetapkan dan memutuskan mega proyek listrik 35.000 MW tersebut pemerintah sudah pasti berhitung terlebih dahulu. Pernyataan Rizal Ramli tersebut makin menunjukan bahwa dia sebenarnya tidak paham akan akar dari permasalahan listrik nasional tetapi sudah langsung berbicara tanpa memperlajari dulu maksud dari mega proyek tersebut.
• Ketiga. Setelah mengkritik mega proyek listri 35.000 MW, Rizal Ramli kembali membuat kegaduhan politik yakni dengan menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berdebat secara terbuka terkait mega proyek listrik 35.000 MW yang menurutnya tak masuk di akal, namun kalau Rizal benar-benar memahami masalah cadangan energi dalam negeri tentunya ia akan mendukung program tersebut, Tapi yang terlihat adalah bahwa Rizal Ramli hanya bisa bicara besar dan tak akan pernah menyelesaikan masalah yang ada.

Tak hanya itu sikap menantang Kalla untuk berdebat juga adalah sikap yang sangat tak pantas dan tidak etis, bagaimana mungkin seorang Menteri menantang Wakil Presiden didepan publik untuk berdebat, tentu ini makin menunjukan bahwa Rizal Ramli tak mampu berbuat banyak selain daripada menimbulkan kegaduhan yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri. Sebagai orang yang pernah menjabat Menko Perekonomian, Rizal harusnya paham betul bahwa tindakannya yang selalu membuat gaduh hanyalah akan membuat pasar kehilangan kepercayaan dan investor pun enggan menanam saham karena dianggap tak baik untuk bisnis mereka. Tapi Rizal tak paham itu.

 

• Keempat. Tuduhan Rizal Ramli yang menuduh menteri-menteri sebagai antek-Neoliberal tak lepas dari sikapnya yang asal bicara dan tak tahu akan kemampuan orang lain. Bahkan saat itu Rizal Ramli juga menuduh Sri Mulyani adalah orang yang tak memiliki nasionalisme sama sekali. Tentu dengan melihat dan memahami pernyataan Rizal Ramli ini publik bisa benar-benar paham bahwa tak ada gunanya menempatkan Rizal Ramli dalam kabinet kerja, karena sampai saat ini belum ada prestasi yang dapat dibanggakan dari Rizal Ramli yang bisanya hanya membuat citra pemerintah tercoreng dengan politik yang selalu diciptakannya tersebut.
• Kelima. Pernyataan kontroversial kembali diutarakan Rizal Ramli, kemarin. Rizal menyebut pengusaha merangkap penguasa disebutnya sebagai ‘’pengpeng’’. Dan sontak saja Wakil Presiden Jusuf Kalla geram dan langsung marah akibat pernyataan yang selalu diumbar ke publik tersebut. Bahkan Kalla menyebut Rizal Ramli gila dengan pola pikir yang seperti itu. Tentu apa yang dinyatakan Kalla tersebut sangatlah benar, bahwa pengusaha memang sangat dibutuhkan karena dengan adanya pengusaha , tentu akan dapat mengurangi angka pengangguran karena adanya lapangan pekerjaan. Dan sampai disini saja makin kelihatan jelas kualitas asli dari seorang Rizal Ramli, yang bisanya hanya mengkritik tanpa memberikan solusi sedikit pun.

Rizal Ramli tampaknya tak sadar dengan pernyataan ‘’pengpeng’’ yang dapat menyinggung banyak orang, karena rata-rata penjabat dinegeri ini bisa dikatakan pengusaha. Dan yang lebih menyedihkan lagi Rizal Ramli seolah tanpa berpikir panjang langsung menyebut ‘’pengpeng’’ yang makin menunjukan bahwa Rizal memang tak pantas lagi di kabinet kerja karena ini sangat tidak mengenakan bagi RI-1. Dan sesungguhnya kegaduhan-kegaduhan yang terus ditimbukan Rizal Ramli , dapat membuatnya terlempar dari posisinya, karena dianggap sebagai biang kerok dari kegaduhan politik, khususnya sikap Rizal yang selalu mencampuri urusan Kementrian lain yang bukan dibawah koordinasinya.Terlebih lagi hingga saat ini belum ada upaya Rizak Ramli untuk mulai membenahi sektor maritim dan baru sebatas wacana tiada akhir.

Terhadap Rizal Ramli daripada terus membuat kegaduhan tanpa ujung, alangkah baiknya jika memulai menjalankan empat fokus yang menurut penulis bisa sesegera mungkin mengembalikan kejayaan maritim Indonesia yakni Indonesia sebagai poros maritim dunia. Empat fokus tersebut meliputi:

• Pertama. Fokus pada peneguhan kedaulatan maritim, pemanfaatan sumber daya, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan inovasi dan teknologi kemaritiman. Peneguhan kedaulatan maritim Indonesia antara lain menyelesaikan batas-batas wilayah laut dengan mengoptimalkan riset dan data oseanografi. Lalu menegakkan kedaulatan maritim dengan meningkatkan kesejahteraan maritim di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia. Dalam hal keamanan dan keselamatan maritim, pemerintah harus segera membentuk Badan Keamanan Laut yang mengintegrasikan sistem komando kontrol komunikasi dan informasi, sistem monitoring kapal, serta radar milik perhubungan laut, Angkatan Laut, dan Polri. Dengan sistem yang terintegrasi, patroli keselamatan dan keamanan maritim lebih optimal dan terjaga sebagaimana mestinya.
• Kedua. berupa pemanfaatan sebesar-besarnya sumber daya alam dan jasa maritim, mencakup sumber daya alam hayati dan non-hayati, termasuk pariwisata. Pemanfaatan sumber daya alam hayati diharapkan mendorong pengendalian perikanan tangkap dan mengembangkan perikanan budidaya. Namun untuk mendorong kemajuan pariwisata bahari, pemerintah harus tetap konsisten yakni mebnagun banyak pelabuhan yang merupakan bagian dari upaya perwujudan Indonesia sebagai negeri bahari.
• Ketiga. Pembangunan inftrastruktur maritim meliputi pelabuhan, kapal, dan galangan kapal. juga akan meningkatkan infrastruktur perhubungan, termasuk pelayaran dan penerbangan perintis.
• Keempat. membawa Indonesia sebagai bangsa bahari melalui inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Cara ini dapat mendorong berkembangnya budaya bahari, dan apabila keempat fokus ini dilakukan oleh pemerintah, terutama Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli maka Indonesia bisa secepatnya mengembalikan kejayaan Indonesia beberapa abad yang silam, yakni sebagai poros maritim dunia. 

Pilihan Presiden Jokowi untuk memberikan posisi Menteri Perdagangan pada Thomas Lembong nampaknya tak sesuai dengan harapannya termasuk harapan masyarakat, pasalnya kebijakan-kebijakan yang dikelurkan oleh Thomas Lembong selama ini melenceng dari Nawacita dan Trisakti, atas dasar kebijakan yang melenceng inilah, Presiden Jokowi diyakini benar akan mereshuffle Thomas Lembong jika reshuffle pada Januari benar-benar terjadi, ada satu indikator utama yang jadi pegangan penulis, antara lain:

• Regulasi yang dikeluarkan oleh Thomas Lembong hampir semuanya memberikan kemudahan untuk dilakukan impor. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 87/2015 tentang ketentuan impor produk tertentu disebutkan bahwa persyaratan untuk jadi importir sudah dipermudah sehingga tak perlu lagi angka pengenal importir, termasuk syarat perusahaan yang akan mengimpor pun dipermudah dan sesungguhnya regulasi ini amat sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang ingin melindungi konsumen barang-barang dalam negeri dari serbuan produk impor.
• Keputusan Lembong yang mengeluarkan aturan-aturan yang memperlonggar sekaligus mempermudah arus impor ini bisa dipastikan akan membuat Indonesia akan terus dibanjiri barang-barang impor, dan jika ada impor dalam jumlah besar mulai dari makanan, minuman, obat tradisional, dan suplemen kesehatan, kosmetika, perbekalan rumah tangga, pakaian jadi dan barang tekstil sudah jadi, elektronika hingga mainan anak-anak pun dipastikan akan teru membanjiri tanah air dan sesungguhnya ini dampaknya sangatlah besar yakni bisa membuat produsen gulung tikar akibat tak mampu bersaing dengan produk impor tersebut, dan dua indikator ini diyakini akan membuat Lembong terdepak dari kabinet oleh Presiden Jokowi jika reshuffle terjadi pada Januari benar dilakukan. (Bersambung)

Baca: http://m.kompasiana.com/rickyvinando/jokowi-depak-luhut-dan-menimbang-jonan_5680e7bdd99373fb267e9df4