Kemahasiswaan UIN Jakarta Tidak Mampu Melaksanakan Pemira?

Bulan Desember selalu dipahami mahasiswa UIN Jakarta sebagai ajang pesta demokrasi kampus, Desember dimaknai sebagai bulan politik, hal itu melekat kuat di ingatan mahasiswa UIN Jakarta karena memang Pemira selalu berlangsung dan selesai di Bulan Desember tiap tahunnya. 

Bahkan dalam 2 tahun belakangan ini, hari pencoblosan selalu dilakukan di tanggal 21 Desember.Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan Pemira tahun ini begitu berlarut-larut dan penuh dengan ketidakjelasan. 

Pada tahun-tahun sebelumnya, pada minggu ke-3 desember Pemira telah terlaksana, bahkan bisa dikatakan tahapan Pemira hampir selesai. Tapi pada tahun ini, sampai sekarang pelaksanaan Pemira masih terhambat dan menimbulkan polemik yang terus bergejolak tanpa adanya klarifikasi dari pihak Rektorat atau Kemahasiswaan.
 
Polemik ini terjadi karena terhambatnya kinerja KPU sebagai pelaksana resmi Pemira untuk melanjutkan agenda yang telah mereka rancang. KPU telah melaksanakan proses pendaftaran untuk KPPS Fakultas, namun proses berikutnya terhenti dan terhambat dikarenakan tidak adanya surat edaran dari pihak Rektorat/Kemahasiswaan ke Fakultas Fakultas terkait pelaksanaan Pemira.

Entah apa yang mendasari mengapa sampai saat ini surat edaran itu belum dikeluarkan, seharusnya pihak kemahasiswaan memberikan klarifikasi terkait permasalahan tersebut. Dengan melihat sikap pihak Rektorat dan Kemahasiswaan, muncul asumsi apakah pihak rektorat atau kemahasiswaan tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau mengambil diskresi terkait polemik Pemira pada tahun ini?
 
Tidak hadirnya pihak yang bertanggung jawab yakni Rektorat dan Kemahasiswaan menjadi kejanggalan. Rektorat maupun Kemahasiswaan harus memberikan tranparansi agenda Pemira UIN Jakarta dan klarifikasi atas polemik - polemik yang terjadi. Sebab jika tidak, Hal ini dapat mengancam citra integritas Rektorat maupun Kemahasiswaan nantinya.
 
Terhitung sejak pelantikan KPU-Bawaslu, proses pelaksanaan Pemira ini telah vakum selama 2 minggu. Mahasiswa terus dirugikan dan dibuat menunggu oleh ketidakjelasan yang terjadi. Hingga saat ini, banyak pertanyaan yang muncul terkait pelaksanaan Pemira 2018, apakah Pemira pada tahun ini terhenti prosesnya atau Pemira pada tahun ini ditiadakan?

Kalaupun ditiadakan, apa gerangan yang menyebabkan dan mendasari hal ini harus terjadi? Apa urgensinya sampai-sampai Pemira pada tahun ini sampai tidak bisa dilaksanakan? Berkaca pada tahun tahun sebelumnya, polemik seperti tahun ini tidak pernah terjadi. Pengunduran timeline dengan waktu yang terlalu molor atau diasumsikan sengaja diundur diundur hingga akhir SK kepengurusan Organ Intra Universitas dan Fakultas di UIN habis.

Polemik terkait kemunduran timeline Pemira pada tahun ini terlalu sepele dan alasan pengunduran pelaksanaan Pemira menjadi tidak seurgent yang pernah terjadi pada tahun 2013, yang memang pada tahun itu disebabkan adanya perubahan mekanisme pemilihan dan hal ini memerlukan tinjauan tinjauan dan pembahasan yang memerlukan waktu yang cukup panjang untuk perubahan sistem pemilihan.

Kembali lagi muncul pertanyaan, apakah ada kepentingan pihak pihak tertentu yang menyebabkan gagal terselenggaranya Pemira pada tahun ini? Sedang Pemira adalah peluang dan bagian hidup mahasiswa untuk memilih dan dipilih. Pemira menjadi agenda UIN Jakarta untuk mahasiswa yang dinaungi oleh peraturan dan dianggarkan oleh Negara. 

Pokok penting Pemira merupakan laboratorium mahasiswa dan regenerasi keorganisasian. Karena kita ingin berkontestasi secara kondusif dan berintegritas. Sedang tugas dan wewenang Rektorat dan Kemahasiswaan adalah menjamin keterlaksanaan agenda dan mengetahui seluruh perangkat yang dibentuk untuk melaksanakan Pemira UIN Jakarta.
 
Sampai kapan pihak rektorat atau kemahasiswaan ingin menutup mata atas polemik yang terjadi sekarang? Jangan sampai asumsi yang berkembang semakin liar, seakan akan pihak Rektorat dan Kemahasiswaan justru menghindar dari permasalahan yang muncul pada Pemira tahun ini dan melempar tanggung jawab sepenuhnya kepada mahasiswa tanpa adanya campur tangan dari pihak Rektorat atau pihak Kemahasiswaan.