Beberapa hari terakhir ini kita melihat "Budaya" Tunggu Petunjuk mulai merasuk dalam kebiasaan kita. Saya melihat ini sebagai sesuatu yang menarik. Kata "Budaya" disini saya sengaja memakai tanda petik, karena bukan budaya dalam arti yang sesungguhnya, tetapi kebiasaan yang walaupun keliru tetap menjadi pola perilaku. Hal ini memperlihatkan bahwa kita tidak mempunyai prakarsa dan miskin kreativitas dalam melakukan sesuatu yang berarti. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada bangsa kita? Menurut saya, apa yang sedang kita alami adalah berupa gambaran dari suatu masyarakat feodal-paternalistis yang dalam bentuk lamanya mungkin sudah sirna, namun kembali muncul dalam bentuk barunya dengan cara-cara yang lebih hebat.Â
Dalam masyarakat seperti ini, kebiasaan minta restu adalah jamak. Orang baru merasa mempunyai kepastian apabila ia minta dulu petunjuk kepada atasan, kendati dalam hal petunjuk itu tidak sungguh-sungguh dibutuhkan. Artinya, hanya sekedar basa-basi. Selanjutnya dapat saja "petunjuk" yang diharapkan ini tidak lebih dari sekedar legitimasi bagi perbuatan-perbuatan bawahan, termasuk yang salah.
Pada pihak lain, atasan akan merasa tersinggung jika bawahan tidak meminta petunjuknya. Mereka seolah-olah dilangkahi. Bahkan tidak jarang pula bawahan dianggap brutal karena berani mengerjakan sesuatu tanpa arahan dan sepengetahuan pemimpin, walaupun semuanya sudah jelas dalam "Juklak" dan "Juknis". Keadaan ini dapat diperparah lagi apabila bawahan menyampaikan gagasan-gagasan baru yang belum terdapat dalam "jalur" yang lazim. Ungkapan yang dipakai untuk menghaluskan kata-kata, seperti "berkenan", "pengarahan", dan seterusnya mungkin bermanfaat. tetapi jika dipakai berlebihan, bukan tidak mungkin menempatkan orang-orang Indonesia dalam kebiasaan tunggu petunjuk tadi.
Menurut saya, selama hubungan kita masih terpaku pada pola masyarakat feodal-paternalistis, kebiasaan tunggu petunjuk ini sulit diakhiri. "Minta" petunjuk barangkali tidak terlalu salah, karena masih ada kegiatan meminta. tetapi "tunggu" petunjuk, sangat gawat.
Jadi, bagaimana? Tentu saja, banyak jalan keluar yang dapat dipikirkan. Salah satunya menurut saya ialah membiarkan masyarakat mampu berpikir dewasa dan mandiri. Kini timbul persoalan, yaitu pendapat-pendapat yang dikemukakan bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi bukankah negara ini perbedaan pendapat diperbolehkan? Sebab kalau semuanya sudah seragam dalam berpendapat, lalu apa yang mau dimusyawarahkan dan dimufakatkan?
Berbeda pendapat berarti juga kemampuan untuk menghindarkan diri dari sikap-sikap emosional. Artinya, kesanggupan untuk memilah apa yang merupakan pendapat umun dan apa yang merupakan pendapat pribadi. Jadi kalau seseorang diserang pendapatnya, jangan mengartikan kepribadiannya diserang.
Praktisnya, jika seorang bawahan keliru dalam menjalankan pekerjaanya, maka kekeliruan itu patut diteliti agar sanksi tidak segera dijatuhkan dan mempengaruhi konditenya. Kebanyakan para bawahan tidak berani mengambil prakarsa, karena tidak berani memikul resiko jika terjadi suatu kekeliruan yang akhirnya akan mempengaruhi pula konditenya. Tentu saja, kehati-hatian dalam melakukan suatu tindakan tetap merupakan faktor penting yang harus dipikirkan.
Seruan-seruan agar para bawahan berani mengambil prakarsa adalah angin segar dan sekaligus terobosan yang harus didukung. Masyarakat kita akan mengalami suasana yang berbeda dibanding sebelumnya apabila seruan seperti itu diperhatikan dan didukung sungguh-sungguh oleh setiap atasan.
