Semarang --- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Mardi Santoso, menyampaikan paparan langsung di hadapan Komisi XIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar sebagai bagian dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII ke Provinsi Jawa Tengah. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, dan diikuti oleh jajaran pejabat bidang pemasyarakatan dan keimigrasian di Jawa Tengah, Jumat (18/07).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Kota Semarang ini, hadir pula Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak, Direktur Intelijen Keimigrasian, Kakanwil Ditjenim Jawa Tengah, Pejabat Administrator Kanwil Ditjenpas dan Ditjenim Jawa Tengah, serta seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Jawa Tengah.
Dalam paparannya, Mardi Santoso menegaskan komitmen jajaran pemasyarakatan Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan kepada warga binaan. Ia menyoroti berbagai program kemandirian yang telah berjalan di sejumlah UPT, termasuk pertanian, peternakan, dan perikanan di Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal yang mampu menghasilkan komoditas bernilai ekonomi seperti 70.000 ekor ikan nila salin, 3.000 ayam kampung unggulan, dan 1,78 ton jagung.
Tak hanya itu, Kakanwil juga memaparkan keberhasilan pembinaan berbasis keterampilan, khususnya dalam bidang kerajinan. Produk warga binaan seperti batik tulis, sulam pita, tas, dan roti telah berhasil menembus pasar luar negeri, antara lain Korea Selatan, Kanada, dan Vatikan.
"Pembinaan tidak bisa hanya simbolis. Kami pastikan warga binaan memiliki keterampilan dan nilai guna ketika kembali ke masyarakat. Bahkan hasil karya mereka kini sudah mampu berbicara di tingkat internasional," ujar Kakanwil.
Di bidang keamanan dan ketertiban, langkah-langkah antisipatif juga terus diperkuat melalui penggeledahan rutin, tes urine acak, serta sinergi dengan TNI, Polri, dan BNN untuk mencegah peredaran gelap narkoba dan menjaga kondusivitas di dalam Lapas dan Rutan.
Mardi Santoso juga menambahkan, "Kami terbuka terhadap kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pemasyarakatan adalah tanggung jawab bersama, dan keberhasilan pembinaan hanya bisa tercapai melalui sinergi yang kuat."
Rapat ini menjadi forum penting bagi Komisi XIII DPR RI untuk menggali data faktual dan menyerap masukan langsung dari pelaksana teknis di lapangan. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, menyampaikan apresiasinya terhadap keterbukaan dan inovasi program pembinaan yang telah dijalankan.
"Kami mendorong agar jajaran pemasyarakatan dan imigrasi terus menjalin kerja sama dan berinteraksi aktif dengan pemerintah daerah setempat. Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk kemajuan sistem pemasyarakatan dan pelayanan keimigrasian di Jawa Tengah," ujar Rinto Subekti.
