Berawal dari membaca berita di suatu media online: http://www.mongabay.co.id/2014/03/17/menuntut-pengakuan-hutan-adat-yang-tersangkut-di-kemenhut/. Dalam demonstrasi yang dilakukan oleh orang-orang Adat yang berkumpul di Kementerian Kehutanan dan meneriakan "BUBARKAN KEMETERIAN KEHUTANAN", tadinya Saya berpikir bahwa ini adalah sebuah gerakan inkonsistensi dan kontraproduktif terhadap pengaturan dalam bidang pengelolaan SDA. Setelah Saya berpikir kembali dan menerawang, bahwa dimasa depan, memang sebaiknya Kementerian terkait dengan Pengelolaan SDA, sebaiknya memang di "BUBARKAN SAJA" dan dilebur menyatu dalam "KEMENTERIAN SUMBER DAYA ALAM". Jadi Kementerian Kehutanan, Kelautan dan Pesisir, Lingkungan, ESDM, Pertanian dan BPN, menjadi bagian dalam "KEMENTERIAN SUMBER DAYA ALAM" itu, semisal Dirjen. Sehingga pengelolaan Sumber Daya Alam di Republik ini menjadi terintegrasi dan satu langkah untuk menuju cita-cita pasal 33 "Sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat".
Karena itu pernyataan Orang-oang Adat yang tergabung dalam AMAN (Aliansi Masyarakat adat Nusantara) ini harus didukung oleh berbagai pihak yang penerawangannya sudah sampai kepada masa depan Indonesia yang lebih baik dan lebih teratur, agar keberadaan Republik ini dapat di pertahankan sampai batas waktu yang lama.
Selain itu dari beberapa data yang ada contoh kasus http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/44614; terkait dengan konflik pengelolaan SDA antara Rakyat dengan Pemerintah dan sektor privat (Perusahaan yang terkait dengan pengerukan SDA), Sektor Kehutanan adalah salah satu penyumbang Konflik terbesar selain Pertambangan. Untuk Data konflik silahkan bisa di Googling dengan keywords "Konflik SDA".
Saya secara pribadi maupun sebagai pelaku dalam meredakan konflik yang ada, "SANGAT MENDUKUNG, PEMBUBARAN KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN KEMENTERIAN LAIN YANG TERKAIT, KEMUDIAN DI INTEGRASIKAN DALAM KEMENTERIAN SUMBER DAYA ALAM"
Sekian..
Salam
Reture
