Membicarakan Hal Etis dengan Pejabat Itu seperti Menggarami Samudra

Presiden Joko Widodo sudah mempersilakan para pembantunya di jajaran kabinet untuk mempromosikan dirinya dalam rangka Pemilu 2024. Sungguh sebenarnya Pak Presiden sedang tidak memberi ijin maupun legitimasi untuk para menterinya untuk memulai 'bersolek' berazaskan warga negara berhak memilih dan dipilih. 

Sebab tanpa adanya persetujuan Presiden pun mereka yang berhasrat politik sudah barang tentu menggenjot promosi dirinya, Presiden tak kuasa menahan ghiroh anak buahnya untuk mengalihkannya ke kinerja lebih baik.

Jauh sebelum 'ijin' ini memang oleh mata telanjang saja kita sudah melihat mereka mampang di berbagai banner dan reklame serta iklan media cetak . 

Entah dengan senyum sumringah maupun kepalan tangan yang disertai slogan kosong dan namanya dicetak besar-besar. Bahkan sejak pendemi ganas-ganasnya beberapa waktu lalu hal semacam itu sudah lumrah, seolah slogan dan senyumnya menghalau virus dan membuat segenap warga yang melihatnya membuncah semangatnya setara peserta Sumpah Pemuda.

Saya selalu beranggapan harusnya Presiden mampu menekan hasrat politik para menterinya (dan kepala daerah) untuk berancang-ancang demi 2024. 

Sebagai orang awam yang pol-polan sambat mengenai sepak terjang politikus, melihat mereka lebih fokus pamer dan promosi daripada meningkatkan kinerja seolah melihat orang setengah-setengah dalam bekerja. 

Tentu saja tidak ada sejengkal pun aturan yang dilanggar oleh para pejabat yang terhormat itu. Tapi jika ditanya etis atau tidak?, tentu jawabnya adalah tidak etis. 

Resikonya sangat besar, kementerian yang ia pimpin menjadi rawan akan penurunan kinerja karena kepalanya sibuk dengan agenda pribadi atau malah menunggangkan agenda pribadi ke ranah kementerian yang ia pimpin.

Kemudian ada lagi ancaman ego kementerian yang bakal menyalak lagi. Selama 76 tahun kita merdeka, ego antar kementerian (dan lembaga) sudah lama membuat kita jengkel bukan kepalang karena membuat birokrasi makin ruwet dan susahnya implementasi program yang overlap antar kementerian. 

Bayangkan saja jika agenda anda untuk medandani diri menjadi pemimpin kementerian yang sukses menjalankan program terancam kehilangan panggung sebab menteri sebelah (yang juga menarget capres 2024) juga sedang menjalankan hal yang sama. Bukan, ini bukan fastabiqul khairat.