Jember - Presenter sekaligus jurnalis terkenal Najwa Shihab belum lama ini menjadi trending di Twitter terkait video lamanya yang membahas presiden tiga periode. Pasalnya video yang telah di unggah pada tahun 2019 kembali menarik perhatian masyarakat.
Dalam video berdurasi 1 menit tersebut, Najwa Shihab mengkritisi terkait wacana 3 periode. Selain itu, politik saat ini menjadi egois karena menganggap pendapat orang yang tak sepaham dengan suatu kelompok dianggap tidak pro kebaikan. Orang yang menyuarakan pendapat, mengkritisi pemerintahan seolah -- olah dianggap tidak cinta negeri. Padahal dalam UU yang mengatur tentang hak asasi manusia UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang jelas menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Bukankah negara Indonesia negara demokrasi yang suara rakyat adalah komponen penting.
Ceo Narasi Achmad Nur Hidayat juga mengungkapkan, dampak yang akan terjadi jika benar isu pernpanjangan masa jabatan Jokowi. "Bila propaganda 3 periode tersebut terus dilanjutkan maka akan berbahaya untuk ekonomi, sosial, politik Indonesia. Indonesia akan memasuki krisis baru yaitu krisis politik dan kepemimpinan," ujar Achmad
Dampak pertama mengenai para menteri yang seharusnya fokus pada pemulihan ekonomi dan covid-19,mereka  malah sibuk menyiapkan propaganda perpanjangn masa jabatan presiden 3 perode.Â
Hal ini terbukti dengan adanya demo akhir -- akhir ini yang point -- point masalahnya terletak pada ketidakstabilan perekonomian naiknya bahan -- bahan pokok, harga BBM, harga daging. Hal ini disebabkan para pemerintahan yang lalai.
Selanjutnya, dampak kedua Pemerintah akan menciptakan sosial unrest terbaru dari kalangan sipil pro demokrasi yang menentang cita-cita otoritarian tersebut.
Dampak ketiga pemerintah hanya akan mengundang kontroversi politik di kalangan pimpinan partai politik koalisinya dan para menteri dari kalangan profesional dengan propaganda isu Jokowi 3 Periode.
Dalam rapat terbatas ( Ratas ) Presiden Joko Widodo bersama jajaran kementerian Kabinet Indonesia Maju pada 10 April, yang membahas tentang Pemilihan Umum dan Pilkada serentak pada 10 Febuari 2024 mendatang. "Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya," ujar dia di rapat yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi juga menegaskan bahwa proses tahapan Pemilu akan dimulai nanti di pertengahan Juni. Karena sesuai dengan ketentuan undang-undang 20 bulan sebelum pemungutan suara
Dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa entah apa pun oknum yang berusaha menyebarkan isu perpanjangan masa jabatan, disini Jokowi dengan tegas tidak setuju dengan penundaan pemilu tersebut.
