Sistem Hukum Demokrasi Menurut Socrates: Apakah Benar Sistem yang Cacat?

Walaupun dikritik tajam, Socrates tetap menunjukkan pengabdian kepada supremasi hukum. Dalam dialog Crito, ia menolak tawaran untuk melarikan diri dari penjara, dengan alasan bahwa menentang hukum---meskipun ia tidak bersalah dalam situasi tersebut---akan merusak keadilan dan tatanan sosial.

Hal ini menegaskan bahwa Socrates tidak menolak hukum secara keseluruhan, tetapi mendorong ada hukum yang berdasar pada kebijaksanaan, bukan hanya tekanan dari massa atau politik.

"Dia merupakan simbol dari integritas hukum. Kritikan yang disampaikannya tajam, namun sikapnya tetap menghormati hukum sebagai institusi sipil yang layak dihormati," tambah Dr. Lestari.

Relevansi untuk Indonesia

Di tengah tantangan yang dihadapi demokrasi di Indonesia saat ini, mulai dari politisasi hukum hingga penyalahgunaan kekuasaan oleh kalangan elit, pandangan Socrates menjadi semakin relevan. Banyak yang menilai bahwa sistem hukum demokratis di Indonesia mudah dipengaruhi oleh kekuatan mayoritas di legislatif, atau opini publik yang terbentuk oleh media sosial.

"Socrates mengingatkan kita bahwa sistem hukum demokratis hanya akan sehat jika dibangun di atas nalar, etika, dan pendidikan bagi warga negara," ujar Prof. Arief.

Kesimpulan: Kritikan yang Membina

Lantas, apakah Socrates melihat sistem hukum demokrasi sebagai sistem yang bermasalah? Jawabannya adalah: iya, tetapi dengan konteks yang lebih mendalam. Bukan karena demokrasi itu secara mutlak salah, tetapi karena demokrasi tanpa pertimbangan rasional dan kebajikan moral dapat menghasilkan hukum yang tidak adil.

Socrates bukanlah penentang demokrasi, melainkan penentang kebodohan kolektif yang mampu merobohkan keadilan melalui penerapan hukum yang keliru. Kritikan ini menjadi refleksi penting bagi negara-negara demokrasi modern untuk selalu menjaga keseimbangan antara suara mayoritas dengan prinsip kebenaran dan keadilan yang lebih substansial.