Inilah bentuk pengkhianatan baru. Jika dahulu rakyat ditindas atas nama revolusi proletariat, kini mereka ditindas atas nama pembangunan ekonomi. Namun hakikatnya sama: pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama bernegara.
Oligarki predatoris juga berbahaya karena sifatnya yang transnasional. Mereka berjejaring dengan modal global, beroperasi lintas batas, dan seringkali kebal hukum karena kekuatan finansialnya. Dalam situasi ini, bangsa Indonesia membutuhkan bukan hanya strategi politik, tetapi juga keberanian moral untuk mengakhiri dominasi oligarki.
Presiden Prabowo dan Pertarungan Melawan Oligarki
Dalam lanskap politik kontemporer, komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas oligarki predatoris menjadi momentum penting. Prabowo memahami bahwa oligarki bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi ancaman eksistensial bagi bangsa. Ia menyebut para oligarki predatoris sebagai "serakah" yang telah merampok ribuan triliun rupiah uang rakyat---angka yang mencerminkan betapa massifnya kejahatan ini.
Salah satu instrumen strategis yang didorong adalah pengesahan RUU Perampasan Aset. Undang-undang ini penting untuk memutus rantai kekuasaan oligarki predatoris dengan menyita hasil kejahatan korupsi, bukan hanya menghukum pelaku. Namun, jika DPR tidak segera mengesahkannya, opsi politik lain adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden.
Keberanian politik ini penting karena oligarki predatoris tidak akan tinggal diam. Mereka memiliki jaringan di parlemen, media, bahkan lembaga yudikatif. Karena itu, dukungan rakyat, terutama pemuda dan mahasiswa, sangat krusial. Tanpa dukungan moral force, upaya Presiden Prabowo Subianto bisa terhambat oleh intrik politik.
Presiden Prabowo mengajukan pertarungan ini bukan semata untuk memperbaiki tata kelola ekonomi, melainkan untuk mengembalikan marwah negara. Visi Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai bila bangsa ini terbebas dari cengkeraman oligarki predatoris. Jika tidak, 100 tahun kemerdekaan akan menjadi perayaan kosong yang ditandai oleh ketimpangan dan ketidakadilan.
Pemuda dan Mahasiswa Hari Ini: Moral Force yang Ditantang
Pertanyaannya, apakah spirit 1966 masih hidup dalam generasi sekarang? Realitas menunjukkan gerakan mahasiswa saat ini menghadapi tantangan serius. Fragmentasi organisasi, kooptasi politik, dan pragmatisme membuat mereka sering kehilangan arah. Demonstrasi kadang lebih terlihat sebagai ritual tahunan ketimbang gerakan moral yang otentik.
Namun gambaran ini tidak sepenuhnya suram. Masih ada titik-titik harapan yang menunjukkan bahwa moral force belum mati. Gerakan antikorupsi, advokasi agraria, dan pro-demokrasi tetap tumbuh meski menghadapi represi. Di era digital, muncul aktivisme baru melalui media sosial, online petition, hingga kampanye global yang menghubungkan isu lokal dengan solidaritas internasional.
Yang dibutuhkan hari ini adalah penyatuan energi moral itu ke dalam kesadaran mistis kebangsaan. Pemuda harus menyadari bahwa perjuangan melawan oligarki predatoris bukan sekadar isu teknis tentang hukum atau regulasi, tetapi pertarungan eksistensial antara pengkhianatan dan keadilan. Mereka perlu mendukung langkah Presiden Prabowo dalam membasmi oligarki predatoris, termasuk mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset atau mendukung penerbitan Perppu.
Lebih jauh, pemuda harus menghidupkan kembali kesadaran mistis kebangsaan: sebuah keyakinan bahwa bangsa ini memiliki misi suci yang melampaui kepentingan individu. Tanpa kesadaran itu, gerakan mahasiswa hanya akan menjadi ornamen demokrasi prosedural. Dengan kesadaran itu, mereka bisa kembali menjadi kekuatan moral yang ditakuti oligarki predatoris.
Penutup: Seruan Kebangsaan
Sejarah bangsa ini membuktikan satu hal: pengkhianatan selalu hadir, hanya bentuknya yang berubah. Dulu PKI, kini oligarki predatoris. Namun pola perlawanan juga selalu sama: munculnya kekuatan moral dari pemuda yang menolak tunduk pada pengkhianatan.
