Vaksin Covid-19: Tulang Punggung Politik Luar Negeri 2021

Tak salah rasanya jika kemudian penulis menyebut vaksin covid-19 sebagai titik fokus hampir semua negara dalam melaksanakan dan merencanakan politik luar negeri mereka terutama di tahun 2021 ini. Apalagi 2021 ini para produsen vaksin rata-rata telah memasuki tahap produksi massal. 

Tahun 2021 ini mungkin vaksin menjadi salah satu mata uang yang paling berharga (selain bitcoin yang harganya juga terus melambung) bagi semua negara di dunia. Menyelesaikan vaksinasi massal secepat-cepatnya menjadi target negara-negara ini, tentunya dengan harapan pandemi segera berlalu. 

Boleh juga disebut jika vaksin menjadi alat tawar yang memiliki nilai cukup tinggi bagi kepentingan politik luar negeri sebuah negara, dan tentu saja negara yang berhasil memproduksi vaksin mendapat keuntungan itu. 

Setidaknya untuk tahun ini, bisa jadi kekuatan militer dan kekuatan ekonomi menjadi urutan kesekian di bawah vaksin dalam hal kekuatan nilai tawar sebuah negara. 

Meski dengan kebutuhan vaksin di dunia yang begitu mendesak, ternyata ada juga sejumlah negara yang tetap memegang prinsipnya karena latar belakang tertentu. 

Sebut saja contohnya Iran. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Iran menyatakan tak akan menggunakan produk vaksin dari Amerika. Tentunya ini dampak dari relasi kedua negara selama ini memang sedang tidak akur. 

Strategi yang diterapkan pemerintah Indonesia menurut penulis sedikit lebih pintar. Mengetahui industri farmasi dalam negeri dalam waktu dekat belum dapat memproduksi vaksin sendiri, pemerintah terlebih dahulu mengamankan pesanan vaksin dari produsen luar negeri.

Tetapi pesanan vaksin dibuat tidak hanya dari satu negara, ada beberapa produsen vaksin dari negara-negara berbeda yang dipesan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mengamankan vaksin untuk masyarakat. 

Bersyukur pada politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut oleh Indonesia sehingga tak harus bergantung pada satu kelompok atau pihak tertentu.

Setidaknya dengan strategi ini, Indonesia lebih tidak mudah untuk dikontrol oleh negara produsen vaksin. Kalaupun (negara produsen vaksin) ingin ikut campur, setidaknya mereka harus saling bersaing dahulu untuk memperebutkan pengaruh kepada Indonesia.

Penulis jadi ingat hukum ekonomi, semakin banyak persaingan maka semakin sehat dan potensi monopoli dari pihak tertentu pun semakin kecil terjadi.