Intimidasi terhadap Wartawan di Serang, Banten Bentuk Kegagalan Peran Masyarakat?

Selama terjadi pandemi covid-19 di Indonesia, ternyata cukup banyak kasus intimidasi terhadap jurnalis di beberapa daerah yang jarang diketahui khalayak, salah satunya yang terjadi di Serang, Banten pada Senin, 20 April 2020.

Masih ingat dengan kisah Ibu Yuli di Serang yang tidak makan selama 2 hari lalu kemudian meninggal dunia? 

Di balik liputan tersebut, mungkin terdapat kisah kelam yang dialami oleh beberapa jurnalis yang sedang melakukan liputan di Serang, Banten. 

Kronologi Intimidasi 

Dilansir dari artikel yang ditulis oleh AJI dengan dujul AJI Jakarta Kecam Intimidasi Terhadap Jurnalis di Tengah Pandemi Covid-19 di Banten, ada beberapa korban jurnalis dalam peristiwa tersebut, salah satunya bernama Mohammad Hashemi Rafsanjani yang merupakan jurnalis dari Kabar-banten.com.

Hemi mengatakan bahwa ketika sedang meliput meninggalnya seorang warga yang diduga kesulitan ekonomi saat pandemi covid-19, Hemi dan rekan-rekan jurnalis lainnya dihalangi, diintimidasi, dan dipaksa untuk melakukan pengahapusan video hasil liputan oleh warga di RT setempat.

"Nggak usah ngeberitain lah, dia bukan orang susah, dia bukan selebritis juga yang bisa diambil gambarnya" ujar salah satu warga

Sehari sebelumnya pada Sabtu, 19 April 2020, menurut keterangan rekan jurnalis lainnya, Dinar, sebelum korban meninggal, wartawan Kompas TV dan MNC TV akan melakukan siaran live di rumah keluarga korban, tapi tiba-tiba dibubarkan paksa oleh ibu RT setempat.

Ibu RT mengaku mendapatkan amanat untuk menutup semua akses pemberitaan terkait hal tersebut, karena pemberitaan yang diliput membuat malu warga sekitar.

Mengapa bisa warga sekitar merasa malu? Mengapa juga warga mengatakan bahwa korban bukan orang susah, padahal pada kenyataannya korban sampai tidak makan selama 2 hari? Bahkan warga lain pun melontarkan spekulasi bahwa para wartawan hanya ingin mengambil keuntungan dari pemberitaan tersebut.

"Di situ saya jelaskan bahwa wartawan niatnya membantu, " ujar Shemi

Untuk kembali mengingat bahwa fungsi pers dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah sebagai media kontrol sosial. 

Pada hal ini maksudnya adalah bahwa pers memiliki fungsi untuk mengontrol, mengoreksi, mengkritik sesuatu yang sifatnya konstruktir, artinya adalah sesuatu yang membangun bukannya merusak (Sari, 2019). 

Pelanggaran Akibat Mengintimidasi Kerja Jurnalis 

Dari kronologi intimidasi di atas, warga sebagai pelaku tindakan intimidasi sudah jelas melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (3). Adapun bunyi dari masing-masing ayat adalah sebagai berikut : 

“Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” pasal 4 ayat (1)

Sedangkan maksud dari ayat (1) tersebut menurut UU Nomor 40 Tahun 1999  adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. 

Dari kasus tersebut terpampang jelas bahwa masyarakat berusaha untuk menghalang-halangi, memberikan tekanan dalam bentuk intimidasi, dan melarang aktivitas kerja wartawan.

“Untuk menjamin kemerdakaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi” pasal 4 ayat (3)

Sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, maka akan dipidana penjara paling lama  2 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000. 

Dari laporan AJI kepada pihak kepolisian atas kasus tersebut, belum ada informasi lebih lajut terhadap proses hukum.

Peran Serta Masyarakat menurut UU 40 Tahun 1999 tentang Pers

Sebagai masyarakat pun, sudah ada pasal yang mengatur tentang peran masyarakat, yaitu pasal 17.

Apabila masyarakat merasa tidak terima dengan media maupun kinerja wartawan yang meliput kasus tersebut, pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional, jadi tidak dengan cara mengintimidasi wartawan di lapangan. 

Bahkan dalam pembukaan Kode Etik Jurnalistik dijelaskan bahwa pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dapat mengotrol pers, namun bukan dengan cara tindakan intimidasi. 

Maka, kesimpulannya adalah, apakah tindak intimidasi yang sering kali dilakukan masyarakat terhadap terhadap jurnalis, merupakan kegagalan dari peran serta masyarakat sebagai pengontrol pers? Atau kah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi pers yang sesungguhnya?

Keterangan & Daftar Pustaka : 

Tulisan ini merupakan tugas dari mata kuliah Hukum dan Etika Media dan bertujuan untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester.

Adapun referensi dari tulisan ini adalah :

1. AJI Jakarta Kecam Intimidasi Terhadap Jurnalis di Tengah Pandemi Covid-19 di Banten. Diambil dari https://aji.or.id/read/berita/1054/aji-jakarta-kecam-intimidasi-terhadap-jurnalis-di-tengah-pandemi-covid-19-di-banten.html
2. Video Kisah Ibu Yuli dari https://www.youtube.com/watch?v=GhWTixalQy0 
3. UU 40 Tahun 1999 dari http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_40_99.htm
4. Sari, Nasi. (2019). 5 Fungsi Pers Selain Sebagai Media Informasi, Kamu Perlu Tahu dari https://www.liputan6.com/citizen6/read/3922512/5-fungsi-pers-selain-sebagai-media-informasi-kamu-perlu-tahu 
5. Kode Etik Jurnalistik dari https://tirto.id/kode-etik-jurnalistik-8Nb