konflik antara Australia dan China terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan berpendapat menyoroti perbedaan mendasar dalam pandangan politik kedua negara. Australia, sebagai negara demokratis, menekankan pentingnya HAM dan kebebasan berekspresi, sementara China, dengan sistem politik otoriter, mengutamakan stabilitas politik dan menentang campur tangan asing. Ketegangan semakin meningkat karena isu-isu seperti perlakuan terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang dan pembatasan kebebasan berpendapat di Hong Kong. Perbedaan ini mencerminkan pertentangan antara dua pandangan dunia yang berbeda dan memiliki dampak luas terhadap stabilitas regional dan perdamaian global. Meskipun kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang erat, konflik terus mewarnai hubungan bilateral mereka, menyoroti perbedaan pandangan tentang HAM, kebebasan berpendapat, dan perlakuan terhadap minoritas.
      Saat ini hubungan antara Australia dan China terjalin di atas titik tegang yang mengkhawatirkan, dimana antara kedua negara ini sedang belangsung konflik terkait adanya perbedaan dalam pandangan mereka terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan berpendapat.  Australia sendiri sebagai negara demokratis, menekankan nilai-nilai HAM sebagai prinsip fundamental dalam hubungan internasiona, dimana Australia mementingkan kebebasan dalam menyatakan ekspresi, hak atas keadilan yang adil , dan juga perlindungan terhadap diskriminasi sebagai aspek yang tidak dapat ditawar. Sedangkan di China yang memiliki sistem otoriternya, dalam hal ini pemerintahlah yang memiliki kendali penuh dan kuat atas urusan dalam negeri. China menekankan kedaulatannya dalam menangani masalah dalam negeri tanpa campur tangan asing, China juga berpendapat bahwa perlindungan terhadap stabilitas politik dan sosial ini lebih penting daripada kebebasan individu dan mereka juga menentang upaya untuk memaksakan standar HAM internasional dalam lingkup negara mereka. Hal inilah yang membuat China sering kali menghadapi kritik atas pelanggaran HAM, seperti perlakuan terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang dan adanya pembatasan berpendapat di Hongkong. Tentunya perbedaan pendapat inilah yang menciptakan terjadinya ketegangan dalam hubungan bilateral antara kedua negara, Australia bersikeras untuk mempertahankan nilai-nilai HAMnya sementara China menekankan kedaulatannya. Konflik ini tentunya akan mempengaruhi hubungan bilateral dan juga berdampak lebih luas terhadap stabilitas regional dan perdamaian global. Australia menyadari bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang HAM dan kebebasan berpendapat antara Australia dengan China, dimana China lebih menekankan kedaulatan negaranya dan tanpa campur tangan asing, sedangkan Australia mengutamakan nilai-nilai HAM sebagai suatu prinsip yang bersifat Universal yang harus di hormati oleh semua negara. Sehingga dengan adanya perbedaan pendapat ini dapat menjadi hambatan dalam upaya untuk memperbaiki hubungan bilateral dan mencapai kesepakatan dan pemahaman yang saling menguntungkan. Akan tetapi Australia tetap berdiri teguh terhadap keyakinannya akan pentingnya HAM dan berupaya untuk mendorong China agar mematuhi standar HAM internasional dalam upaya mencapai perdamaian dan keadilan secara global.
      Pada Kasus pelanggaran HAM dan kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh China terhadap minoritas Muslim Uighur di Xianjiang dan kebebasan berpendapat di Hong kong, Australia memberi kritikan tajam kepada China atas pelanggaran yang telah dilakukan. Berdasarkan laporan laporan internasional dari organisasi yang mewadahi HAM dan juga beberapa sumber yang berhasil mendokumentasikan penahanan,peenyiksaan,pengasingan dan juga kerja paksa yang dilakukan pemerintah China terhadap Uighur dan Kelompok minoritas lainnya membuat Australia menyatakan bahwa Tindakan yang telah dilakukan oleh China ini merupakan pelanggaran serius terhadap HAM dan mendesak China untuk menghormati hak-hak pada setiap orang serta mengakhiri pelanggaran yang dilakukan.
      Tidak hanya itu saja, Australia juga mengkritik adanya pembatasan yang semakin ketat terhadap kebebasan berpendapat,kebebasan berkumpul, dan juga otonomi politik di Hong kong yang dilakukan pemerintahan China.Pemerintah China mengeluarkan adanya undang-undang keamanan nasional dan juga penangkapan aktivis yang pro-demokrasi, sehingga berhasil menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran HAM dan kemerdekaan di Hong Kong untuk berpendapat dan menekankan pentingnya pemeliharaan otonomi dan kebebasan di Hong Kong sesuai dengan prinsip "satu negara,dua sistem" .Â
      Sebagai penulis menurut saya menemukan adanya dinamika konflik yang menarik dan penting untuk dibahas. dapat kita lihat bahwa konflik yang terjadi antara Australia dan China ini bukan hanya sekedar tentang pertentangan antara dua negara, melainkan adanya persaingan perbedaan antara ideologi dan pemahaman yang mereka yakini dan diterapkan pada negara nya masing-masing. disini terlihat jelas bahwa penegakan nilai-nilai HAM sendiri masih menjadi ujian kritis bagi masyarakat internasional dalam memastikan keadilan untuk seluruh manusia di seluruh dunia. meskipun konflik ini termasuk kompleks dan cukup sulit diselesaikan akan tetapi dengan adanya dialog langsung antara kedua negara dapat menjadi solusi awal yang memberikan dampak  baik bagi kedua negara
      Dengan mengkritik pelanggaran yang dilakukan oleh China, Australia terus menegaskan komitmennya terhadap nilai-nilai universal HAM dan juga terus mendesak China untuk mematuhi standar internasional yang telah disepakati, serta hal ini juga mencerminkan bahwa Australia memainkan peran penting dalam mempertahankan keadilan global dan juga memperjuangkan perlindungan HAM di seluruh dunia.      Â
      Menurut penulis Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Australia dan China mengenai perbedaan pendapat tentang HAM dan Kebebasan berpendapat, kedua negara ini dapat melanjutkan dialog secara langsung untuk membahas perbedaan terhadap pandangan yang diyakini serta mencari kesepakatan Bersama untuk mengurangi ketegangan,tidak hanya itu dengan menghormati kedaulatan dari masing masing negara dalam masalah dan urusan dalam negeri sendiri dapat membantu untuk mengurangi akan terjadinya konflik yang semakin panas, serta juga melakukan Kerjasama dalam beberapa bidang yang tidak memilii hubungan langsung terhadap isu isu terkait. Seperti perdagangan,investasi,dan juga lingkungan, sehingga kedua negara ini dapat menciptakan ketergantungan yang positif dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Sumber:
Amnesty International. "China 2023: Repression of Uighurs and Minorities in Xinjiang." Amnesty International, 2023. https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/china/report-china/.
