Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu kekuatan ekonomi besar di dunia. Pada tahun 2023, IMF memprediksi Indonesia akan menjadi perekonomian nomor enam terbesar di dunia. Bahkan, ada yang memprediksi Indonesia akan menjadi perekonomian nomor empat terbesar dunia pada tahun 2030 (Sukmana dalam money.kompas.com, 2019).
Prediksi-prediksi di atas menunjukkan pentingnya perekonomian Indonesia bagi dunia. Khususnya dalam era Revolusi Industri 4.0 seperti saat ini. Sebuah era di mana disrupsi mengubah fundamen perekonomian di seluruh dunia. Akibatnya, fundamen itu berubah dan membentuk sebuah model ekonomi baru. Namanya The 4.0 Economy.
The 4.0 Economy berdasar pada dua konsep yang saling berkesinambungan. Pertama, gig-economy. Kedua, capital-owning democracy. Apa arti konsep-konsep ini secara umum?
Gig economy adalah sebuah sistem pasar bebas di mana posisi temporer sangat umum. Banyak perusahaan menggunakan self-employed people untuk proyek jangka pendek (Rouse dalam whatis.techtarget.com, 2016). Akibatnya, pekerjaan secara full time perlahan-lahan akan sirna. Model hubungan kerja di masa depan didominasi oleh self-employment dan independent contracts.
Dalam sistem ini, pekerja menjadi pemilik dirinya sendiri. They fully control themselves as the means of production. Pekerja bebas untuk bekerja kapanpun dan dimanapun. Mereka juga bebas untuk menentukan waktu kerja mereka.
Di Indonesia, gig economy sudah meluas bak jamur di musim hujan. Sudah muncul banyak platform seperti GO-JEK, Grab, Sampingan, dan lain sebagainya. Bahkan, GO-JEK sebagai bagian dari gig economy menjadi salah satu unicorn milik Indonesia (Ramadhani dalam tirto.id, 2019). Fakta ini menunjukkan prominence dari sektor gig economy di negara kita.
Tetapi, bagaimana dengan konsep yang kedua? Capital-owning democracy adalah sebuah model di mana kepemilikan modal/kapital tersebar luas di antara seluruh anggota masyarakat. Prinsip model ini digariskan dengan jelas oleh Margaret Thatcher. "Every owner to be an earner and every earner to be an owner." Artinya, kepemilikan modal tidak lagi menjadi privilese sebuah kelas elit.
Ia menjadi sebuah hak yang bisa dinikmati seluruh rakyat, terutama pekerja. Mereka menjadi pemilik dari seluruh faktor produksi yang digunakan dan dikelola perusahaan dalam perekonomian. Dampaknya, tercipta suatu mass individual ownership of the means of production.
Sayangnya, model ini belum terjadi di Indonesia. Bayangkan saja, baru ada 2,1 juta investor ritel di Bursa Efek Indonesia (Sari dalam investasi.kontan.co.id, 2019). Padahal, terdapat 183,36 juta penduduk berusia produktif di Indonesia (databoks.katadata.co.id, 2019). Berarti, hanya 1,15% dari masyarakat Indonesia yang menjadi pemilik modal/kapital dalam perekonomiannya sendiri.
Padahal, kedua konsep ini berkesinambungan satu sama lain. Sebuah gig economy tanpa capital-owning democracy pasti lemah dan tidak bertumbuh dalam jangka panjang. Begitu pula sebaliknya. Mengapa? Sebab rakyat tidak menikmati kepemilikan faktor produksi secara penuh. Jika masalah ini tidak diselesaikan, Indonesia bisa tertinggal dalam arus Revolusi Industri 4.0.
Maka dari itu, Indonesia harus segera berbenah dan membentuk The 4.0 Economy. Untuk menciptakan The 4.0 Economy, kita perlu menciptakan sebuah capital-owning democracy. Model ini hanya dapat diciptakan dengan mendorong mass individual ownership of the means of production.
