[caption id="attachment_267617" align="aligncenter" width="600" caption="Presiden SBY saat memantau berbagai produk teknologi terkini di TEI 2012 (dok. www.indotrading.com)"][/caption] Sebuah negara yang berpendapatan menengah (middle income) dan yang tak pernah beranjak dari posisinya menjadi negara maju sering juga disebut dengan istilah middle income trap. Setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya middle income trap, yakni kegagalan dalam membangun infrastruktur, tidak bisa membangun kemandirian pangan, dan tidak bisa memberikan social protection. Selain itu, kualitas sumber daya manusia, birokrasi yang baik, dan kepastian hukum, juga merupakan faktor penentu sebuah negara bisa naik peringkat. Indonesia sebagai negara berkembang yang terus tumbuh pun bisa terjebak dalam middle income trap ini. Untuk itu, sejumlah ‘jurus’ telah disiapkan oleh pemerintah untuk naik ke jenjang berikutnya, tentu didukung oleh semangat dan optimisme serta program dan agenda kerja yang tepat. Berdasar laporan dari World Bank, salah satu penyebab suatu negara terjebak ke dalam fase middle income trap adalah karena negara tersebut memiliki kualitas infrastruktur yang jelek sehingga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk ini, pemerintah, dibawah komando Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah menetapkan Master Plan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan & Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI). Kedua program ini bisa disebut sebagai kunci Indonesia untuk menghindarkan diri dari perangkap pendapatan menengah tersebut. Presiden SBY dalam sebuah kesempatan di New York, Amerika, mengungkapkan, pada 10-15 tahun mendatang Indonesia akan masuk ke level high income country, negara dengan PDB per kapita di atas US$ 15.000. Dia optimis, pasalnya berbagai program dan roadmap untuk menuju negara maju telah ditetapkan. Pemerintah juga telah merumuskan program pembangunan dengan target yang rinci sekaligus peta jalan untuk mencapai target itu dalam MP3EI 2010-2025. Nah, kalau semua sudah terperinci seperti itu, maka tinggal dijalankan saja. Untuk itu diharapkan dukungan dan partisipasi berbagai pihak, terutama kepala-kepala daerah, BUMN, BUMD, juga swasta. Dalam MP3EI sudah tergambar jelas zona dan fokus pembangunan setiap wilayah, pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah sendiri sudah berkomitmen untuk terus menyempurnakan kualitas infrastruktur setiap pada tahunnya di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut telah dilakukan pemerintah dalam proyek MP3EI yang mana setiap koridor perekonomian mendapatkan porsi pembangunan proyek infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan. Hal ini, sekaligus menjadi tantangan Indonesia saat ini. Apalagi krisis ekonomi global yang masih saja menghantui dunia yang bergerak dengan kecepatan tinggi ke Asia. Indonesia berada di pusaran ekonomi yang cepat, dan harus terus didorong. Dengan demikian, maka pada saatnyalah Indonesia akan meninggalkan zona bawah dan beranjak naik ke level atas, meninggalkan Eropa dan Jepang akan mengalami penuaan (aging). Program Lainnya Langkah konkret lainnya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya middle income trap adalah dengan mengalokasikan 20 persen belanja negara untuk sektor pendidikan, peningkatan anggaran penelitian dan hilirisasi produk. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan M. Chatib Basri, kebijakan pemerintah tersebut akan mampu melahirkan inovasi-inovasi baru yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia. Selain itu, agar tidak terjebak dalam middle income trap, perlu juga dilakukan transformasi struktur produksi dan perdagangan. Selanjutnya, pemerintah juga terus meningkatkan kemandirian pangan melalui berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan sektor pertanian. Dengan demikian, maka akan berdampak positif pada peningkatan produksi pangan. Masih terkait hal ini, pemerintah juga telah membuat kebijakan soal pembatasan impor pangan. Selain berbagai program tersebut di atas, pemerintah juga akan memberikan social protection kepada rakyat miskin. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat juga berimbas pada disparitas sosial semakin tinggi, yakni orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin, maka di sinilah peran pemerintah untuk memberikan social protection dimaksud. Adapun bentuk social protection yang akan diterapkan pemerintah adalah meningkatkan jumlah penerima beasiswa miskin, memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan menerapkan PNPM. Namun, semua ini akan bergantung pada siapa pemimpin di negeri ini. Masa jabatan pemerinthanan SBY akan berakhir pada Oktober 2014 atau sekitar 1,5 tahun lagi, sementara program-program, seperti MP3EI masih harus berlanjut hingga 2025. Sangat disayangkan jika program yang sudah direncanakan dan disusun sedemikian rincinya tidak dilaksanakan oleh pemerintahan berikutnya. Untuk itu, adalah kepatutan dan keharusan, pemerintahan berikutnya harus melanjutkan berbagai program tersebut.
