Pendahuluan
Di era digital, segala bentuk informasi dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Informasi menjadi komoditas utama yang berperan dalam membentuk opini publik, mempengaruhi keputusan sosial-politik, hingga menciptakan realitas yang diyakini bersama. Namun, tidak semua informasi yang beredar bersifat objektif dan netral. Ditambah dengan adanya beberapa media massa dan pemerintah yang sering kali melakukan manipulasi informasi, yaitu tindak yang dengan sengaja mereka lakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan informasi, memutar balikkan fakta, bahkan menjatuhkan pihak tertentu untuk kepentingan tertentu.
Kondisi ini menegaskan pentingnya kemampuan literasi informasi, yaitu kecakapan dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis. Lebih dari itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran terhadap ancaman manipulasi informasi dan potensi adu domba oleh pihak-pihak berkepentingan. Kemampuan ini penting dimiliki setiap individu agar mampu bersikap waspada, menghindari penyebaran informasi yang tidak valid, serta berperan aktif dalam menjaga lingkungan informasi yang sehat.Â
Di sinilah Sains Informasi memegang peran penting. Sebagai disiplin ilmu yang mempelajari sifat, perilaku, dan aliran informasi dalam konteks sosial, politik, dan teknologi, Sains Informasi tidak hanya menelaah teknologi informasi semata. Ilmu ini juga mendalami bagaimana informasi dikonstruksi, dimaknai, didistribusikan, dan dikendalikan dalam masyarakat.
Menurut komdigi (2020) Masyarakat Indonesia tergolong rentan Percaya Terhadap hoax dan dikatakan juga bahwa budaya literasi di Indonesia berada di tingkat terendah nomor doa di Dunia. Oleh karena itu isu mengenai "manipulasi informasi oleh media dan pemerintah" menjadi sangat relevan dan penting untuk dikaji lebih dalam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis isu mengenai "manipulasi informasi oleh media dan pemerintah" melalui pendekatan multidisipliner, khususnya dengan menggunakan teori-teori dari disiplin ilmu Sains Informasi dan Sosiologi. Dengan adanya artikel ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat menjadi lebih waspada, kritis, dan bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di internet.
Landasan Teori
1. Teori Disiplin Ilmu Sains Informasi
Dalam disiplin ilmu Sains Informasi, isu ini mencerminkan dengan Gatekeeping Theory, yaitu konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin dan kemudian dikembangkan dalam studi komunikasi dan informasi. Dalam konteks media, gatekeeping merujuk pada proses penyaringan informasi oleh editor, jurnalis, atau lembaga media sebelum sampai ke publik. Menurut David Manning White (1950), Berita adalah hasil dari pilihan manusia, bukan representasi langsung dari kenyataan. Sehingga informasi tidak pernah sampai ke masyarakat secara utuh dan bebas, melainkan telah melalui proses seleksi, pemangkasan, dan penyusunan sesuai kepentingan tertentu. Dalam konsep teori nya, Kurt Lewin (1947) mengatakan, Gatekeepers adalah individu atau kelompok yang memiliki otoritas untuk menyaring, mengontrol, dan menentukan informasi yang diterima oleh publik. Dalam isu ini, Pemerintah dan media massa dapat bertindak sebagai gatekeeper yang mengontrol narasi publik, baik dengan cara menghilangkan informasi tertentu maupun menekankan aspek lain untuk membentuk opini publik.
Dalam berbagai peristiwa nasional, media sering kali hanya menyampaikan informasi yang telah "disetujui" oleh otoritas tertentu atau sesuai dengan kepentingan politik media tersebut. Contoh nyata dapat ditemukan pada pemberitaan mengenai kebijakan Omnibus Law, di mana media arus utama cenderung menekankan narasi "pro-investasi" dan mengabaikan suara buruh yang menolak kebijakan tersebut. Proses ini sesuai dengan teori Gatekeeping, di mana informasi yang dianggap tidak menguntungkan bagi kepentingan penguasa atau pemilik media dapat disaring atau dihilangkan sama sekali sebelum sampai ke publik.
2. Teori Disiplin Ilmu Sosiologi
Dalam disiplin ilmu Sosiologi, isu ini mencerminkan dengan Social Construction of Reality. Peter L. Berger & Thomas Luckmann (1966) Â yang merupakan pencetus teori ini menyatakan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi, komunikasi, dan pertukaran informasi antarindividu dan institusi. Ketika media dan pemerintah menyampaikan informasi secara berulang dan konsisten, mereka membantu menciptakan "realitas bersama" yang diyakini publik, bahkan jika realitas itu telah dimanipulasi. Menurut John Searle (1995), menyatakan bahwa realitas sosial dibangun melalui "status fungsi kolektif", seperti uang, negara, atau media yang hanya eksis karena masyarakat menyepakatinya.
Salah satu contoh konkret dapat ditemukan dalam kasus Marcella Santoso, yang disebut sebagai dalang dalam gerakan "Aksi Indonesia Gelap". Narasi ini muncul dan menyebar secara cepat di media sosial tanpa bukti yang valid, namun karena terus diulang-ulang oleh akun-akun tertentu dan beberapa media partisan, publik mulai menerima narasi tersebut sebagai sesuatu yang faktual. Padahal, tidak ada konfirmasi yang sahih dari otoritas atau sumber terpercaya. Proses ini menggambarkan bagaimana individu dapat dikonstruksikan secara sosial sebagai ancaman melalui informasi yang direkayasa.
Berdasarkan pemaparan teori Gatekeeping dan Social Construction of Reality, manipulasi informasi terbukti menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan kebebasan berpikir masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memperkuat literasi informasi, serta bagi media dan pemerintah untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi dan objektivitas informasi demi menjaga tatanan sosial yang adil dan beradab.
Kesimpulan
Manipulasi informasi oleh media dan pemerintah merupakan fenomena yang nyata dan memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan opini publik serta konstruksi realitas sosial di masyarakat. Melalui perspektif Sains Informasi, khususnya Teori Gatekeeping, dapat dipahami bahwa informasi yang disampaikan kepada publik tidak sepenuhnya bebas dan netral, melainkan telah melalui proses penyaringan dan penyesuaian sesuai dengan kepentingan tertentu. Sementara itu, melalui kacamata Sosiologi, khususnya teori Social Construction of Reality, informasi yang dimanipulasi secara konsisten dan berulang dapat membentuk persepsi sosial yang diyakini sebagai kebenaran oleh masyarakat. Â
Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa informasi bukan hanya data objektif, tetapi juga produk dari kekuasaan, narasi, dan kepentingan sosial-politik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk membekali diri dengan kemampuan literasi informasi yang tinggi agar dapat memilah, mengevaluasi, dan merespons informasi secara kritis. Selain itu, media dan pemerintah sebagai penyedia informasi publik harus bertanggung jawab menjaga integritas dan akurasi informasi yang disebarkan, demi menciptakan ekosistem informasi yang adil, transparan, dan demokratis.
