Menuju Demokrasi atau Kembali ke Otoritarianisme?
Reformasi 1998 bukan sekadar pergantian rezim, tetapi juga perubahan fundamental dalam cara kita memandang pemerintahan. Jika kebijakan seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kita akan kembali ke sistem yang lebih otoriter, di mana pusat mengontrol segalanya dan daerah hanya menjadi pelaksana tanpa daya tawar.
Sejarah memberi kita pelajaran yang jelas: ketika demokrasi mulai dibatasi atas nama efisiensi dan stabilitas, maka kita sedang berjalan menuju otoritarianisme. Kepala daerah yang tunduk pada pola pikir militer bukanlah pemimpin rakyat, melainkan hanya perpanjangan tangan kekuasaan pusat. Jika kita membiarkan ini terjadi, maka kita telah mengkhianati semangat reformasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata.
Indonesia harus memilih: tetap menjadi bangsa yang demokratis dan desentralistik, atau kembali menjadi negara dengan model pemerintahan yang seragam, kaku, dan berorientasi pada perintah komando.Â
Dan jika itu terjadi, maka reformasi 1998 tak lebih dari sekadar episode yang dilupakan dalam perjalanan panjang bangsa ini.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
