Jawaban Permasalahan Politik Bangsa, Kembali pada Prinsip Pancasila

Perjalanan sebuah Negara untuk mencapai kejayaan dan kesejahteraan tidaklah terbilang mudah, terkhusus Negara Indonesia. Problematika yang menimpa Negara Indonesia tidak hanya terjadi pada satu bersoalan saja. Banyaknya permasalahan-permasalahan tersebut, berimbas pada menurunya taraf kehidupan masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penguasa, politik, aktor politik sertai partai politik. 

Perilaku penguasa,  aktor politik dan partai politik yang selalu merasa berada pada titik ternyaman bangsa ini, seakan melupakan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Perbuatan-perbuatan yang merugikan rakyat seakan menjadi rutinitas setiap lima tahunnya. Kondisi ini diperparah lagi dengan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan cara-cara tidak sesuai dengan moral dan etika bangsa Indonesia. 

Beberapa kasus telah membuka mata dan hati masyarakat bahwa  arena pertempuran para elit politik terjadi di masyarakat itu sendiri dan menimbulkan  pengolok-olokan antar kepentingan, persaingan politik yang tidak sehat, dan perpecahan pada masyarakat maupun bangsa. 

Selain penguasa, elit politik, partai politik yang seakan tidak bertanggung jawab, ditambah lagi dengan masyarakat yang acuh tak acuh dengan kondisi seperti ini. 

Alhasil baik penguasa, elit politik, partai politik, dan masyarakat memiliki pendangan yang berbeda-beda tanpa memiliki orientasi untuk maju kedepan. Padahal sudah selayaknya antar elemen dalam Negara Indonesia harus bekerjasama, saling mendukung, kritik yang transformatif bukan membabi buta. Penguasa, elit politik, dan partai politik  harus memahami apa yang dikehendaki masyarakat, dan masyarakat harus mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan sebagai rakyat. Dengan demikian, sinergitas antar elemen tersebut akan melahirkan bangsa yang jaya, sejahtera dan maju kedepannya.

Dalam proses sinergitas dan penyatuan presepsi antar elemen tersebut, perlu adanya alat pemersatu yang menjadi dasar falsafah hidup karena nasib yang sama.  Negara Indonesia menganut pancasila sebagai dasar falsafah hidup dalam setiap aspek perilaku manusianya. Ketuhanan yang maha esa menandakan adanya  hubungan yang toleran. 

Agama tidak menjadi dasar dan dalih politik, alasan kepentingan kekuasaan pribadi, bahkan alasan untuk melindungi diri sendiri. Kemanusiaan yang adil dan beradab menandakan adanya hukum yang ditegakkan tanpa memandang status, kedudukan, kekayaan, dan apapun itu.  

Semua sama dihadapan hukum yang bertujuan untuk menciptakan sifat manusiawi yang beradab. Persatuan Indonesia, menandakan adanya rasa untuk bersatu membangun sebuah peradaban yang maju. Semua elemen pada Negara Indonesia tidak terpecah belah oleh keadaan apapun , memiliki satu tujuan untuk melawan musuh bersama yaitu kemiskinan, kesengsaraan, dan ketidakadilan. 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menunjukan bahwa penguasa, aktor politik, dan partai politik memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu rakyat memiliki kewajiban untuk selalu berpartisipasi dalam proses perpolitikan di Indonesia. 

Praktek money laundry, KKN, pelanggaran dalam penyelenggaraan negara yang merugikan rakyat harus dihilangkan. Sila ini juga memberikan tugas kepada partai politik untuk berbenah. Mulai dari pendidikan partai politik, menciptakan kader yang tidak menggunakan uang dalam memperebutkan kekuasaan, dan memiliki orientasi kemaslahatan. 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pembahasan ini memberikan pengertian bahwa segala bentuk penyelenggaraan ekonomi harus berdasarkan pada prinsip ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Prinsip ini mengajarkan kita betapa pentingnya keadilan yang menyeluruh pada masyarakat sosial, bukan keadilan pada kemaslahatan diri sendiri, kolega, maupun istri muda.