[caption id="attachment_348298" align="aligncenter" width="620" caption="Ekspresi Jokowi usai mencium bendera Merah Putih, di Rumah Pitung (foto: Tempo.co)"][/caption]
“BAGAI Telur di ujung tanduk”…Mungkin peribahasa ini terkesan lebay untuk disematkan pada situasi yang dialami pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kasus hukum yang menimpa Perwira Tinggi (Pati) Polri yang juga calon tunggal Kapolri, Komjen Budi Gunawan (BG) dan Komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW), yang dianggap publik sebagai perseteruan dua institusi hukum KPK vs Polri, cukup menyita perhatian dan membuat gaduh suasana hukum dan politik tanah air.
Situasi yang sedang gaduh dialami pemerintahan Jokowi saat ini, bukannya mendapatkan dukungan solid dan dicarikan solusi terbaik dari partai penyokong utamanya, malah sebaliknya. Elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Muara Sakti Simbolon atau akrab disapa Effendi Simbolon, mengeluarkan peryataan yang langsung menohok jantung pemerintahan (baca: Jokowi). Betapa tidak, politisi DPIP yang gagal pada pemilu kepala daerah (pilgub) Sumatera Utara (Sumut) ini, dalam diskusi yang bertajuk 'Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK', mengatakan bahwa Jokowi tidak mampu mengelola pemerintahannya dan bisa dipastikan tidak akan bertahan sampai dua tahun, bahkan dalam hitungan bulan, Jokowi sudah akan lengser. “masyarakat mulai sadar, kinerja Jokowi yang tidak mampu mengelola pemerintahan, saya kira tidak sampai dua tahun, paling hitungan bulan lagi lengser”.
Dalam kesempatan yang sama, Effendi Simbolon juga mengatakan bahwa pemerintahan yang dipimpin Jokowi saat ini memiliki celah untuk di-impeachment atau di-makzul-kan. Dikatakannya pula, siapapun yang ingin menjatuhkan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), sekaranglah saatnya. "Siapa pun yang punya peluang menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang, karena begitu banyak celahnya dan mudah-mudahan dua-duanya yang jatuh". Tidak berhenti sampai di situ, Effendi juga menilai bahwa kebijakan Jokowi dalam kurun jelang seratus hari pemerintahannya, tidak sesuai dengan program kerja dan visi misi partai berlambang Banteng moncong putih itu. Jokowi dianggap tidak memahami Nawacita serta tidak memahami Trisakti. Oleh karenanya, PDIP merasa kecewa dengan program yang dilakukan oleh Jokowi. “Jokowi harus memahami Nawacita, memahami Trisakti. Seyogyanya ini kan cabinet PDIP, sehingga platform PDIP yang diperjuangkan”.
Apa yang dikatakan Effendi Simbolon seolah-olah diamini oleh elit partai penyokong pemerintahan lainnya. Adalah anggota Komisi III DPR Fraksi Hanura, Syarifuddin Suding. Kepada awak media di Gedung Parlemen, Suding mengkritik keras Presiden Jokowi. Dia menilai Jokowi hanya sekedar blusukan, namun tidak jelas sama sekali apa orientasi kerjanya. “Enggak jelas sama sekali. Orientasi kerjanya enggak jelas, hanya sekedar blusukan kesana kemari. Tidak jelas apa yang dilakukan Jokowi”.
Apakah pernyataan Effendi Simbolon dan Syarifuddin Suding yang menghujam jantung pemerintahan merupakan pernyataan resmi PDIP dan Hanura secara institusi, ataukah hanya pernyataan pribadi semata ?, hanya mereka lah yang tahu pasti.
Namun menurut saya, sungguh tidak bijak kiranya, bila situasi gaduh yang dialami pemerintah saat ini, yang nota bene adalah pemerintahan PDIP dan Hanura itu sendiri, justru elitnya yang berada di luar pemerintahan mengeluarkan pernyataan yang semakin memojokkan pemerintah. Effendi Simbolon dan Syarifuddin Suding sebagai elit partai penyokong pemerintah, harusnya bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sekiranya tidak pantas dikeluarkan pada sitausi rumit yang sedang dialami oleh pemerintah saat ini.
Pernahkan elit-elit partai penyokong ini bertanya pada diri sendiri, apa sebab musababnya sehingga kegaduhan KPK vs Polri sampai bisa terjadi sedemikian begini keadaannya. Apakah kegaduhan ini terjadi murni karena ketidakmampuan seorang Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam mengelola Negara dan Pemerintahannya ?, ataukah terlampau banyak campur tangan dan tekanan serta permintaan ini-itu yang datangnya justru dari “Raja dan Ratu” partai penyokong sendiri, sehingga menyandera Jokowi untuk menentukan sikap tegasnya dalam mengelola Negara dan Pemerintahannya ?.
Mungkin saja saya satu dari 53,15 persen pendukung dan pemilih Jokowi-JK pada pilpres 2014 kemarin, sungguh merasa kecewa melihat laku dari elit-elit partai pendukung pemerintah yang seolah-olah tidak solid dan terkesan lepas tangan terhadap situasi sulit yang dihadapi pemerintah saat ini. Dan celakanya, bukan hanya lepas tangan, malah seolah-olah ingin menghancurkan pemerintahan Jokowi-JK yang sebentar lagi genap seratus hari ini. Semoga TIDAK.!
Salam..:))
