Tingginya jumlah anak yang putus sekolah nampaknya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru yang akan datang. Berdasarkan laporan dari UNICEF tahun 2012 yang lalu, sebanyak 2,3 juta anak Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun memutuskan untuk meninggalkan bangku sekolah. Jumlah tersebut menyebar di beberapa provinsi yang padat penduduknya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Adapun faktor ekonomi keluarga menjadi penyebab utama tingginya aangka putus sekolah tersebut. Bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah melalui program Pendidikan Menengah Universal (PMU) ternyata belum sepenuhnya mampu membuat anak agar bertahan untuk melanjutkan pendidikannya. Tingginya kebutuhan hidup saat ini telah memaksa mereka menjadi tulang punggung keluarga sekalipun belum saatnya.
Di sisi lain rendahnya produktivitas anak-anak putus sekolah tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi dunia kerja mereka. Kurangnya keterampilan yang mereka miliki membuat upah yang mereka terima sangat jauh dari harapan untuk membantu keluarga. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya mengalami gangguan kesehatan karena terlalu memaksakan diri mengambil pekerjaan yang berat.
Menyikapi kondisi semacam ini, diperlukan upaya strategis dari pemerintah untuk membantu mereka dalam meningkatkan produktivitasnya. Adapun optimalisasi pendidikan non formal merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh dalam memberikan bekal bagi mereka agar mampu bersaing dengan yang lainnya. Menambah jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayah-wilayah yang membutuhkan tentunya akan lebih terasa manfaatnya oleh masyarakat dibandingkan dengan membangun Sekolah Menengah Terbuka (SMT) yang hanya bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah nasional.
Selain itu pemerintah pun sejatinya aktif dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya iklim wirausaha di kalangan generasi muda. Pemerintah (daerah) diharapkan mampu mendorong masyarakatnya untuk menggali potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Oleh karenanya pelatihan-pelatihan kewirausahaan pun sebaiknya menjadi bagian penting dari program kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Adapun untuk menyukseskan berbagai langkah strategis tersebut, diperlukan kerjasama yang baik antar lembaga. Dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini dikarenakan kedua lembaga tersebut memiliki program-program kerja yang mengarah pada upaya peningkatan keterampilan serta kreativitas masyarakat.
Melalui optimalisasi peran pendidikan non formal semacam ini kita berharap anak-anak yang saat ini putus sekolah tetap mampu berkarya di masyarakat. Dengan begitu  harapan akan lahirnya generasi muda yang kreatif dan mandiri pun dapat terwujud.
Ramdhan Hamdani
