#KPUMintaWaktuJawabDiSidangMK #TiketMahalJadiAlasanKPUMintaWaktu
Sidang perdana gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) digelar pada hari Jum'at 14 Juni 2019 telah usai pada tahapan mendengarkan tuntutan pemohon dalam hal ini, tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.
Semua pihak yang terkait perkara hadir di sidang tersebut. Selain pemohon, hadir pula pihak termohon (Komisi Pemilihan Umum), dan pihak terkait (Tim Hukum Jokowi-Maruf).
Jalannya persidangan PHPU di MK dimulai dengan sidang pemeriksaan pendahuluan. Setelah itu pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Jadwal MK Selanjutnya, sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan perkara. Ini akan dilaksanakan pada 17-21 Juni 2019, dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti.
Dewan Hakim konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan pada 24-27 Juni 2019. Dimana proses ini akan menuju tahapan putusan.
Tahapan akhir sidang MK berupa pembacaan putusan akan disampaikan pada 28 Juni 2019.
Pada 14 Juni 2019 kemarin tim hukum BPN membacakan petitum. Tim hukum BPN meminta hakim MK membatalkan penetapan KPU yang memenangkan Jokowi-Maruf karena dianggap terjadi penggelembungan suara yang menguntumgkan pasangan nomer urut 01 tersebut.
Pada point lain, pihak BPN menyampaikan bahwa KPU melakukan kesalahan dalam sistem IT KPU. Jokowi juga dituduh memanfaatkan fasilitas dan aparat negara. Jabatan Maruf-Amin di Dewan Syariah pada BNI Syariah pun tak luput dari gugatan tim hukum BPN.
KPU diminta mempersiapkan jawaban pada sidang tanggal 17 Juni 2019 nanti. Namun anehnya, Arief Budiman yang hadir dalam sidang tersebut merasa keberatan. Arief meminta MK memberikan KPU kesempatan yang sama adilnya.
Arief menilai tim BPN diberi kesempatan memperbaiki tuntutan lebih lama. Sedangkan KPU hanya punya kesempatan 3 hari saja (14 s.d 17 Juni 2019).Â
Ini seakan-akan tidak sejalan dengan pernyataan KPU sebelumnya. Dimana ketika menanggapi kemungkinan akan digugat di MK, KPU mengklaim akan mampu memenangkan gugatan (PHPU).
KPU beralasan demikian karena mengklaim telah melaksanakan tahapan-tahapan pemilu serentak sesusai prosedur dan undang-undang yang berlaku.
"Insyaallah kita bisa menjawab gugatan atau permohonan dari Partai politik dan pasangan calon. Kita yakin Kita bisa menang karena yang sudah kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur," kata Komisioner KPU, Ilham Saputra kepada Kompas di Kantornya, Jakarta Selasa (28/5/2019).
Ketidaksiapan pihak KPU di persidangan MK dalam hal meminta waktu yang sama dengan BPN juga alasan tiket pesawat dipertanyakan oleh beberapa pihak.
Fahri Hamzah langsung bereaksi. Menurutnya KPU yang beralibi tiket mahal juga kesulitan transportasi adalah alasan yang mengada-ada, Fahri pun meragukan kinerja KPU yang mana sebelumnya banyak menuai kritik.
"Ini urusan negara, masa susah mendapatkan tiket. Harusnya gratis, tak perlu alasan aneh-aneh. Kalau ada niat, kereta api cukup 1 gerbong untuk angkut logistik dari Surabaya. 1 hari langsung langsung sampai Jakarta. Jangan kalian cari-cari alasan wahai KPU"!Tulis Fahri di laman FB'nya.
Lain Fahri, lain netizen. Mereka punya cara unik dalam 'menghajar' KPU. Cara unik ini disampaikan dengan seni 'satire' yaitu "Gerakan sejuta koin untuk KPU-Untuk akomodasi naik pesawat".
Sepertinya netizen iba akan nasib KPU, dimana sebelumnya memiliki anggaran +27Triliun rupiah, sekarang kesulitan tiket langka, mahal, dan lain sebagainya.
KPU perlu menunjukkan sikap gesit yang pernah dikerjakan mereka. Saat penetapan pemenangan Pilpres akan dilaksanakan pada 22 May 2019, KPU buru-buru membacakan tanggal 20 May 2019 tengah malam atau 21 May 2019 dini hari.
Ini aneh ketika sengkarut marut salah input pada situng dinilai belum sepenuhnya terjawab. KPU dinilai buru-buru dan tidak sabar dalam menetapkan kemenangan Jokowi-Maruf.
