Andri Mastiyanto
Andri Mastiyanto Tenaga Kesehatan

Penyuluh KesMas,admin Coin Pendidikan (Coin A Chance) RSKO Jakarta, Nominator tunggal Best Member Backpacker Jakarta 2014, Nominator Inspiratif Member 2016, kaskuser.

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi Artikel Utama

Ibu Kota Indonesia Pindah, Perlukah Memindahkan One Stop Service Bidang Narkoba?

10 Mei 2019   04:28 Diperbarui: 10 Mei 2019   13:19 308 5 3
Ibu Kota Indonesia Pindah, Perlukah Memindahkan One Stop Service Bidang Narkoba?
Deskripsi : Pemindahan Ibu Kota juga dapat memindahkan one stop service bidang narkoba I Sumber foto : pixabay

Dalam sepekan terakhir pemberitaan menyangkut pemindahan ibu kota negara kita Indonesia begitu marak. Berbagai pemberitaan ini ada sebab yakni ucapan dan kunjungan langsung Presiden RI,Joko Widodo ke Kalimantan tempat dimana calon ibu kota baru akan bertempat. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan ibu kota baru yang tengah dikaji tidak didesain sebesar Jakarta. Bahkan, menurut dia, secara skenario ibu kota baru dirancang hanya dihuni untuk 900 ribu sampai 1,5 juta penduduk.

Hal tersebut disampaikan oleh Pak Menteri Bambang dalam diskusi media di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Senin (6/5/2019). Beliau menjelaskan, jumlah penduduk ibu kota baru nanti tak masuk dalam 10 kota dengan penduduk terbesar di Tanah Air.

Nantinya pemerintah menfokuskan membuat ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan dan dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Pusat pemerintahan memiliki nilai ekonomi yang tak kecil yang akan bisa kemudian menjadi faktor yang menumbuhkan ekonomi di sekitar wilayah ibu kota baru tersebut.

Bila ibu kota Negara pindah apakah One Stop Service di bidang napza/narkoba seperti Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta harus pindah juga!

Pendapat saya sebagai seseorang yang berkerja di RSKO Jakarta menyatakan TIDAK/JANGAN, tetapi sebaiknya membentuk yang baru disana. 

Kenapa begitu? Karena RSKO Jakarta merupakan faskes bidang napza/narkoba pertama berdiri dan tertua di Indonesia dengan nama awal DDU (Drug Dependence Unit) pada tahun 1972. Selain itu Pulau Jawa yang berpenduduk lebih dari 140 juta jiwa membutuhkan layanan kesehatan dibidang napza/narkoba ini. 

Memang dalam setahun terakhir isu kepindahan RSKO Jakarta kencang terdengar. Pemindahan ini karena bangunan dan lokasi saat ini sudah tidak representatif sebagai rumah sakit rujukan nasional di bidang napza/narkoba. 

Baca Juga : RSKO Jakarta Isu Pindah

Tidak hanya itu saja, pemindahan ini juga diakibatkan karena belum ketemu titik temu/solusi atas kepemilikan tanah di atas bangunan RSKO Jakarta yang terletak di Jalan Lapangan Tembak no.75, kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Tanah seluas 1,7 hektar. Dimana tanah tersebut masih dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta, sedangkan bangunan Kementerian Kesehatan RI.

Memang untuk sekelas Rumah Sakit Type B dan wacananya akan meningkat menjadi Type A luas tanah 1,7 hektar terbilang kurang, minimal sebagai rumah sakit dengan pasien yang tidak hanya bed rest ada baiknya minimal memiliki tanah seluas 5 hektar. Itu kenapa ada wacana untuk memindahkan RSKO Jakarta sama seperti pemindahan ibu kota Negara. 

Wacana yang saat ini didengar oleh seluruh pegawai RSKO Jakarta ialah ke Tangerang dekat Bandara Soekarno Hatta yang berjarak 44 km dari RSKO Jakarta. Untuk itu pegawai RSKO Jakarta menjuluki kepindahan ini bila terjadi "kita pindah ke BELANDA (Belakang Bandara)".

Sebelum wacana pindah ke Tangerang, RSKO Jakarta ada wacana dipindahkan ke salah-satu fasilitas Kemenkes di Salemba yang berjarak 25 km dari RSKO Jakarta. Luas tanah calon tempat pemindahan lebih kecil dari luas tanah RSKO Jakarta, hanya sekitar 1,5 hektar bahkan yang disiapkan 1 hektar saja. Bisa dibilang luas tanah tersebut kurang cukup.

---------------------------------

Buat daku (saya) bila ibu kota Negara pindah ke lokasi lain diluar Jawa, perlu dibentuknya layanan kesehatan dibidang napza di sana. Sebagai warga negara yang dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari Hak Asasi Manusia

Narkoba merupakan masalah bangsa saat ini. Dilansir dari okezone.com (di sini) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkoba. Mereka jadi pecandu narkotika karena terpengaruh dari orang-orang terdekat. 

Deskripsi : Narkoba merusak Generasi I Sumber Foto : Pixabay.com
Deskripsi : Narkoba merusak Generasi I Sumber Foto : Pixabay.com
KPAI menyebutkan menangani 2.218 kasus terkait masalah kesehatan dan napza yang menimpa anak-anak. Sebanyak 15,69 persen di antaranya kasus anak pecandu narkoba dan 8,1 persen kasus anak sebagai pengedar narkoba. 

Menurut daku lebih baiknya di ibu kota baru dibuat Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Bidang Narkoba tidak berbentuk rumah sakit. Bila berbentuk rumah sakit maka akan menjadi dilema seperti yang dirasakan oleh RSKO Jakarta. 

Buat daku yang pernah bertugas di unit rehabilitasi narkoba sebagai penyuluh kesehatan dan fasility support (pengawas fasilitas), daku melihat terjadi benturan antara layanan/program pemulihan pecandu narkoba dengan mencari profit rumah sakit. 

Sebagai rumah sakit maka RSKO Jakarta juga harus memenuhi akreditasi dengan persyaratan rumah sakit. Maka secara tidak langsung RSKO Jakarta harus menyesuaikan dengan persyaratan fasilitas dan layanan Rumah Sakit. Berujung akan mengurangi porsi anggaran sebagai one stop service di bidang narkoba/napza baik dari sisi fasilitas, layanan dan anggaran. (bisa lihat di sini)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2