Beban Berat 2024, Serentak atau Borongan?

Tak terasa saat ini memasuki tahun 2021, banyak rintangan yang menguras stamina banyak orang di tahun 2020. Pandemi Covid 19 yang tak kunjung usai seperti memberi pelajaran berharga kepada umat manusia, bahwa pentingnya merajut persatuan dalam menangani pandemi sangatlah dibutuhkan. 

Disisi lain, hadirnya pandemi covid 19 tak sedikit mempengaruhi stabilitas politik Nusantara. Riak-riak demokrasi yang kencang di saat pilpres 2019 dengan sekejap seperti hilang ditelan bumi pada awal 2020. Mayoritas elit politik sibuk menyiapkan langkah-langkah penanggulangan Covid 19. 

Akan tetapi dentuman dinamika politik kembali digaungkan pada akhir tahun lalu dengan diselenggarakannya pilkada serentak 2020. Tentunya dengan harapan iklim demokrasi kembali hidup setelah lama mati suri di bumi pertiwi. Pro kontra pun hadir menyikapi pilkada 2020, Sebagian masyarakat serta ormas menolak secara tegas diadakannya pilkada serentak dalam masa pandemi dengan alasan khawatir terjadinya cluster baru Covid 19 di pilkada 2020. 

Seperti tak bergeming, Pemerintah tetap menjalankan pilkada 2020 ditengah pandemi yang semakin mengganas dengan alasan bahwa kekosongan pemerintah daerah dapat menghambat kebijakan strategis penanggulangan covid 19 itu sendiri nantinya. Pilkada 2020 pun telah sukses digelar dengan banyaknya ditemukan pelanggaran protokol kesehatan covid 19. 

Ditahun 2021 dalam kondisi masih dihantui covid 19, Lonceng demokrasi kembali berbunyi pertanda tahun pemilu semakin mendekat. Seperti tak ada jeda, proses politik dalam lingkaran elit kembali memanas. Sejumlah lembaga survei terkemuka kembali mengeluarkan rilis kandidat serta elektabilitas para calon potensial di perhelatan pemilu 2024. 

Ada apa dengan 2024? Ya... saat ini sebagian besar elit politik fokus pada pemanasan mesin politik demi menatap 2024. padahal menuju tahun 2024 masih menyisakan kurang lebih 1000 hari lagi. waktu yang masih sangat lama jika dilihat dari kalender yang terpampang di rumah-rumah. 

Akan tetapi jika dilihat dari kaleidoskop politik, waktu tersebut adalah waktu yang sangat cepat dalam menyiapkan peralatan politik untuk menyambut pemilu 2024.  Kacamata politik mulai menerawang apakah yang akan terjadi di 2024 mendatang. Pertama, di awal 2021 masyarakat disuguhkan drama politik terkait dugaan kudeta Ketua Umum Demokrat yaitu AHY dari tampuk kekuasaan partai. 

Tentunya dilihat dari lakon serta skema yang ditampilkan, masyarakat dapat menilai bahwa aktor politik sudah mulai memanaskan mesin menatap 2024. Kemudian, desas-desus RUU Pemilu  serentak kembali di canangkan untuk direvisi oleh partai yang selama periodesasi Presiden Jokowi kedua bersikap diluar pemerintahan. 

Demokrat, PKS adalah dua parpol yang terbilang sangat ingin RUU Pemilu serentak di revisi. Dilain pihak, partai pendukung pemerintahan mayoritas menolak untuk menormalisasi pilkada pada tahun 2022-2023. Irama senayan terbelah dalam proses sidang para dewan tersebut. Namun berbagai pihak menuding bahwa pilkada dan pemilu yang akan dilaksanakan pada 2024 adalah skenario besar oleh petahana untuk memainkan lakon politik berikutnya. Bahkan, Komisioner KPU mengatakan beban sangat berat untuk penyelenggara dalam melaksanakan pemilu tersebut. Sampai-sampai muncul istilah PEMILU BORONGAN... 

Pengamat politik juga banyak  menyayangkan sikap partai politik yang ingin tetap menyelenggarakan pilkada 2024. Ada beberapa pengamat menilai bahwa langkah tersebut diduga demi menjegal salah satu kandidat yang akan berkontestasi di 2024. Tak ayal para Gubernur potensial yang masa jabatan nya akan habis pada 2022-2023 seketika menjadi "gelandangan politik". Sebut saja, Anies Baswedan , Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan banyak lagi gubernur yang potensial untuk maju kembali menjadi gubernur pada tahun 2022-2023 bahkan calon Presiden di 2024.