Pengaburan Sejarah Adalah Penyesatan Identitas Bangsa Indonesia

3.  Penguatan Etika Pejabat Publik

 Perlu disusun kode etik tegas bagi pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan yang menyangkut sejarah dan HAM. Pelanggaran terhadap etika ini harus dikenai sanksi, termasuk permintaan maaf terbuka dan pelatihan ulang mengenai HAM dan sejarah nasional.

Kesimpulan

Pengaburan sejarah adalah bentuk penyesatan terhadap identitas bangsa. Menyangkal pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998 bukan hanya tindakan tak berperikemanusiaan, tetapi juga bentuk penjajahan terhadap kebenaran dan memori kolektif bangsa. Negara seharusnya menjadi pelindung para korban dan penjaga ingatan sejarah, bukan justru menjadi pelaku penghapusannya.

Dengan membuka ruang dialog, merevisi sejarah secara adil, serta memperbaiki etika pejabat publik, Indonesia dapat mengembalikan marwahnya sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Sejarah tidak boleh dibungkam. Tragedi kemanusiaan tidak boleh dihapus. Dan para korban tidak boleh dilupakan.