Dalam era reformasi sungguh prestasi yang spektakuler dalam pengembangan demokrasi. Betapa tidak, kendati dipersiapkan hanya beberapa bulan, dalam kondisi perekonomian masyarakat yang morat-marit, di bawah pemerintahan yang kurang legitimate, Pemilihan Umum ( PEMILU ) Tahun 2004 yang lalu memvisualkan proses politik yang sangat demokratis. Perbedaan pendapat bukan satu rintangan yang harus dijawab dengan tekanan seperti pada masa lalu. Pendapat yang berbeda juga mempunyai nilai positif untuk saling koreksi, saling mengisi dan melengkapi kekurangan yang ada.
Dalam suasana seperti sekarang, rasa persatuan dan kesatuan bangsa dari setiap daerah harus ditunjukkan. Pemerintah pusat tetap mengamati berbagai kebijakan di daerah sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pengamatan itu tetap mengacu pada Ketetapan (Tap) MPR Nomor IV/MPR/1999 mengenai NKRI. Setiap kebijakan pembangunan di daerah harus tetap mengacu pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah tidak berarti kebijakan-kebijakan di daerah bertentangan dengan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
Pemerintah pusat mengamati perkembangan semua daerah secara regional, nasional dan internasional seperti masalah perbatasan di Propinsi yang berbatasan dengan Negara lain harus segera ditindak lanjuti oleh pemerintah pusat dalam rangka menegakkan wibawa dan kedaulatan bangsa. Juga perlu diantisipasi kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi, aspirasi masyarakat yang sedang bergulir, gejolak yang bakal terjadi dan rasa persatuan dan kesatuan dari setiap daerah yang ditunjukkan melalui upaya-upaya membangun hubungan kerja sama dengan setiap daerah termasuk membantu daerah-daerah yang sedang dalam kesulitan pasca bencana alam luar biasa, gempa bumi dan gelombang badai tsunami.
Menjalin dialog antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga pemerintah pusat tahu apa sesungguhnya yang paling dibutukan di daerah. Dialog menyangkut segala hal termasuk hubungan pemerintah pusat dengan daerah dalam rangka memperkuat NKRI. Semua warga negara dari Sabang sampai Merauke harus merasa sebagai satu bangsa yang utuh, bulat, berbangsa dan bernegara.
Tiga ancaman serius yang sekarang membelit bangsa Indonesia adalah krisis ekonomi dampak kenaikan dolar yang terlalu tinggi, disintegrasi bangsa seperti konflik di Papua dan krisis kepercayaan dengan banyaknya gugatan dalam PEMILU bahkan sempat menimbulkan kerusuhan pada tanggal 21-22 Mei 2019 yang lalu.
Dalam keadaan kondisi bangsa yang terpuruk sekarang ini, ternyata gaung Sumpah Palapa kembali menggelegar. Sumpah Palapa yang digagas oleh Gajah Mada, ketika Majapahit mencapai puncaknya, mengingatkan bangsa Indonesia agar selalu kembali kepada semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas semua warga negara dengan standar yang logis dalam rangka mempertahankan harkat dan martabat bangsa, serta konstitusional.sesuai dengan pasal 30 ayat 1 UUD 1945.
Kesatuan dan persatuan bangsa ini sebenarnya bukanlah merupakan tujuan akhir perjuangan kita, tetapi merupakan suatu alat dan strategi perjuangan, merupakan sarana perjuangan sebagai koridor untuk mencapai kehidupan yang demokratis.
Dalam perspektif waktu, persatuan dan kesatuan nasional serta pengembangan demokrasi harus dilihat sebagai satu kesatuan arah kebijakan dan dilakukan secara simultan.
