Ketidakmerataan pembangunan tidak hanya terasa di sektor fisik, tetapi juga disinyalir diperburuk oleh fenomena 'raja kecil' di lingkaran pemerintah. Alih-alih fokus pada infrastruktur dasar, sebagian anggaran justru dialihkan ke proyek-proyek yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Masyarakat pun mempertanyakan prioritas pemerintah yang terkesan mengabaikan kebutuhan dasar di desa dan pulau terpencil.
Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Lingga relatif rendah (3,38 persen per Agustus 2024), fakta ini tidak lantas menjadi kabar baik. TPT yang rendah justru seringkali menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal dengan penghasilan sangat kecil, yang membuat mereka rentan dan mudah terperosok dalam garis kemiskinan.
Jalan keluar bagi Lingga jelas: diperlukan keberanian politik untuk menggeser fokus anggaran dari yang konsumtif menjadi produktif. Memacu sektor kelautan dan agrikultur, diiringi realisasi Belanja Modal yang masif dan merata, adalah kunci untuk memutus ketergantungan kronis dan mengangkat harkat 'Bunda Tanah Melayu' dari jerat kemiskinan yang stagnan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
