Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah monumental dalam upaya peningkatan gizi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Namun, dalam implementasinya, MBG menghadapi beragam persoalan mulai dari kasus keracunan makanan (Tempo.co, 24/4/2025), dapur yang tutup akibat tunggakan pembayaran (Bisnis.com, 16/4/2025), hingga isu transparansi, potensi monopoli dan keterlibatan yayasan tertentu dalam pengelolaan anggaran (ICW, 8/3/2025; Tempo.co, 20/4/2025).
Situasi ini menuntut evaluasi kritis berbasis teori dan praktik tata kelola program publik yang baik agar MBG dapat bertransformasi menjadi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
Artikel ini berupaya untuk berkontribusi pemikiran dengan tujuan mengevaluasi persoalan tersebut secara positif dan kritis, serta memberikan rekomendasi berbasis pendekatan teoritik tata kelola publik dan kebijakan sosial berbasis bukti (evidence-based policy).
Penulis juga menyatakan bahwa artikel ini memiliki keterbatasan dalam akses terhadap sumber-sumber data primer dan sekunder. Sehingga, dalam konteks akademis perlu penelitian lanjutan di masa depan yang menyesuaikan dengan perkembangan baru.
Analisis Situasi MBG: Masalah dan Tantangan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai respons terhadap krisis gizi yang telah lama menghantui Indonesia.
Di tengah semangat mewujudkan pembangunan sumber daya manusia unggul, MBG berusaha menjawab kebutuhan dasar pelajar: makanan sehat dan terjangkau.
Namun, sejak awal pelaksanaan MBG cukup banyak tantangan yang muncul dan berkembang di lapangan menandakan adanya persoalan struktural yang perlu segera dievaluasi secara serius.
Beberapa persoalan utama yang diidentifikasi dalam pelaksanaan MBG antara lain:
1. Kasus Keracunan dan Kualitas Makanan: Berulangnya insiden keracunan di beberapa sekolah, diduga akibat distribusi makanan basi atau pengelolaan logistik yang kurang optimal, menunjukkan lemahnya pengawasan mutu dan rantai pasok makanan.
2. Permasalahan Pembayaran dan Operasional: Penutupan dapur MBG di Kalibata akibat tunggakan pembayaran hampir Rp1 miliar menandakan adanya masalah tata kelola keuangan dan koordinasi antar mitra pelaksana.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Kritik dari berbagai pihak, termasuk ICW, menyoroti kurangnya keterbukaan informasi terkait anggaran, mekanisme pengadaan, serta pelibatan publik dan stakeholder dalam proses pengawasan.
4. Kebijakan dan Tata Kelola: Penyusunan kebijakan yang terburu-buru tanpa perencanaan matang dan minimnya regulasi teknis yang komprehensif memperbesar risiko inefisiensi dan penyalahgunaan anggaran.
