Tiga Tahun dan Penyakit Masuk Angin

Setelah kita melihat aksi  para kreator, kenyataan menunjukkan kita masih jauh dari harapan, rakyat melihat dengan penuh kecemasan bahwa mereka telah membawa negeri ini pada keadan yang amat mengkhawatirkan. Perlahan tapi pasti, mereka mulai tidak memikirkan isi perut rakyat banyak, tapi lebih senang foto sembari tersenyum manis menampakkan wajahnya dalam koran ataupun media lainnya beserta doa-doa yang menurutnya mustajab.   

Cara-cara mereka tidak hanya bertentangan dengan asas-asas demokrasi, tapi lebih kepada mempermainkan hingga memperkosanya dengan mengatasnamakan demokrasi. Sudah jelas bagi kita, istilah demokrasi yang dipakai hanyalah topeng belaka yang justru menjatuhkan lawan demi melanggengkan posisinya.

Di negeri yang kaya ini, tidak demikian hanya kaya dari segi alam dan sumber daya manusia, melainkan juga kaya akan pendangan dan pemikiran hingga melahirkan berbagi versi tentang demokrasi. Akhir kata, tibalah saatnya para patriot (pemuda) turun tangan menyatakan tidak atas mereka yang telah masuk angin.   

Perbincangan paling mengkhawatirkan, ketika hal yang paling fundamental menjadi soal. Demikian dalam rilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 menunjukkan angka yang terus menurun dalam kurun tiga tahun terakhir, membeberkan kabar buruk tentang kualitas demokrasi di Indonesia.

Pada tahun 2014, IDI merilis demokrasi Indonesia hanya mampu mencapai angka 73,04. Tahun berikutnya, 2015 kembali menurun diangka 72,82. Lebih parah lagi, di tahun 2016 masih menunjukkan angka penurunan demokrasi pada angka 70,09. Pada dasarnya, skala indeks demokrasi diangka 0-60 tergolong demokrasi buruk. kemudian skala indeks 60-80, demokrasi masih tergolong sedang. Sementara demokrasi untuk skala indeks 80-100 tergolong baik.  

Kendati demikian, dengan angka saat ini, tidak semerta-merta dikatakan baik-baik saja. Untuk Indonesia salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, semestinya memberikan edukasi demokrasi dengan angka diatas 80 -- 100. Namun, saat ini, demokrasi indonesia berstatus darurat demokrasi.

Kalau saja kondisi terus-terusan begini, dimungkinkan demokrasi di masa depan akan tamat. Cita-cita demokrasi pasca runtuhnya Orde Baru, sekadar cita-cita. Ironisnya, kondisi ini belum disadari secara penuh sebagian politisi dan partai politik sebagai unsur penting terwujudnya demokrasi di Indonesia.

Masih Kurang Konsisten

Hasil IDI tahun 2016, partai politik belum mampu memberikan efek demokrasi. Peran parpol hari ini, hanya bisa memberikan efek demokrasi sekitar 52,29 dari sebelumnya 6,8 poin. Mengikut pula peran pemerintah daerah yang sebelumnya 5,6 poin, malah menurun diangka  47,51 poin. Kedua variabel ini dinilai jadi penyebab buruknya demokrasi. Sementara untuk indeks kebebasan berserikat dan berkumpul mengalami kenaikan 82,79 dari sebelumnya 3,86 poin.     

Munculnya angka ini, tentu tanpa asalan. Penulis menganalisa, ada beberapa faktor yang menyebabkan buruknya demokrasi di Indonesia. Pertama, berkembangnya partai kartel membuat sebagian partai tidak lagi memikirkan bagaimana mewujudkan demokrasi. Dikiranya, dengan politik kartel, demokrasi bisa terwujud seperti harapan rakyat banyak. Sekalipun itu terwujud, demokrasi tidak berbasis kerakyatan, tapi lebih merujuk pada demokrasi kapital. Sementara dalam pemahaman kaum marxis, kapitlisme tidak mungkin sosial atau dengan kata lain tidak bisa demokrasi.

Kedua, minimnya peranan partai sebagai wadah kaderisasi tidak memberikan ruang para kaum muda berdiri diatas panggung politik. Sekalipun ada, mereka sudah melalui tahap negosiasi dengan tolak ukur finansial yang kuat. Tapi lagi-lagi, untuk membentuk karakter politisi, tidak menghendaki kekuatan finansial. Ini bisa saja menjadikan mereka lebih praktis dari yang praktis.  

Ketiga, ironisnya, para kaum tua terkesan tidak pernah puas dengan hasil yang dicapai. Akibatnya, mindset senioritas terus berkembang. Alhasil, kaum muda ditempatkan pada lapisan kesekian. Disatu sisi, dalam pandangan miring, bisa jadi kaum muda tidak matang konsep tentang demokrasi.

Keempat, ketika Lenin terminologi teror massa berkembang di Rusia, tidak pernah terbayangkan bahwa kemudian  demokrasi di negeri ini pun bisa berkembang begitu subur. Dimaksudkan, teror ini berbentuk halus, yang di mana rakyat diteror untuk tidak memikirkan bagaimana demokrasi sesungguhnya bisa terwujud, tapi dihegomoni memahami demokrasi versi para politisi.  Ditambah lagi peran partai politik yang tidak menunjukkan peran positif, justru berkamuflase menjadi akar permasalahan.

Runyamnya persoalan demokrasi, belum lagi prilaku korupsi yang tidak lain dan tidak bukan adalah mereka yang duduk dikursi senayan dan pimpinan kepala daerah. Terbukti, tidak sedikit anggota partai dan kepala daerah yang terjerat korupsi. Dalam hight level corruption,untuk urusan agama juga dilahap satu persatu tanpa sisa.

Selain prilaku tercela ini, kegaduhan politisi pada pembahasan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tatkala berisiknya. Ditambah lagi beragam kesepakatan lobi-lobi dibalik meja sidang memancing beragama teriakan yang kadang membuat gendang telinga sakit. Bukan malah melahirkan ketenangan, justru menjadi sasaran amarah rakyat ditengah keseriusan negeri ini mengatasi para koruptor liar. Padahal, kehadiran Parpol mestinya memberikan kontribusi positif atas usaha instutusi yang ingin memperbaiki negeri ini.  

Dibutuhkan Pemikiran Fundamental  

Upaya yang dilakukan sekarang, entah itu melalui gerakan perlawanan, kritikan terhadap parpol melalui gerbong oposisi kaum muda, kecaman lewat tulisan serta aksi-aksi sosial, adalah merupakan suatu hal yang pantas dilakukan ditengah-tengah kabar buruk ini, telah menjadi satu tujuan untuk mengendalikan negeri ini kearah demokrasi yang sesungguhnya .

Dalam hal ini, jika benar ingin mengarahkan negeri ini kearah demokrasi sesungguhnya dalam kehidupan rakyat, dihubungkan dengan semangat politik era kemerdekaan yang dimana partai politik tidak hanya sebagai organisasi politik, tetapi lebih ia lebih merupakan organisasi kerakyatan, maka pertama-tama harus dimulai dari mematahkan gerakan yang memungkinkan adanya aksi penyalahgunaan wewenang atas nama demokrasi. Wacana ini harus semakin serius tidak dengan teriakan kosong, tidak dengan konsepsi palsu, apalagi ditunggangi bisikan orang tertentu, karena persoalan yang dihadapi adalah persoalan hal yang paling fundamental dan harus dipikirkan secara fundamental pula.

Kehidupan demokrasi kita sekarang, parpol mestinya harus berbenah diri menciptakan jalan lurus berdasarkan nilai universal dan tak terlepas dari nilai sejarah. Partai politik dari tingkat pusat hingga daerah harus menciptkan kader-kader berkualitas dari seseorang yang fosilosofis bisa menjamin terwujudnya harapan dalam kehidupan partai politik berujung pada lahirnya demokrasi sesungguhnya. Bukan malah berbondong-bondong terjun ke gelanggang politik untuk sekadar eksis dan memperkaya modal sosial yang hasilnya sama saja. Boleh dikata, parpol tidak pernah sembuh dari penyakit masuk angin.