DPR, Masihkah Kalian Mewakili Rakyat?

DPR, iya. Merupakan seorang wakil rakyat yang duduk di Kursi Parlemen sebagai penyambung lidah rakyat atas segala keluh kesah rakyat kepada Pemerintah, baik itu di tingkat pusat maupun daerah.

Namun, akhir-akhir ini DPR sering kali bermakna negatif dilingkungan masyarakat kita. Terlebih DPR seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah yang sebetulnya itu baik untuk masyarakat namun juga ada mendukung kebijakan yang menyengsarakan rakyat

Soal fungsi di roda jalannya pemerintahan, DPR juga berfungsi sebagai control dan check and balance di Parlemen. Misalnya, Pemerintah akan mengadakan suatu program kesejahteraan rakyat.  Dari program tersebut tentunya, DPR menanyakan kepada Pemerintah tujuan dan fungsi diadakannya program atau kebijakan tersebut dan bagaimana alokasi dananya.

Namun, terkadang anggota DPR sering kali membuat rakyat kesal terlebih jika DPR sering kali melakukan blunder besarnya. Misalnya, yang paling sering terjadi ialah dimana banyaknya anggota DPR yang mangkir jika ada Rapat Paripura DPR ataupun hanya duduk manis saja di Senayan dengan rasa apatisme yang tinggi.

Salah satu yang membuat kemarahan Rakyat, Buruh dan Gerakan Mahasiswa memuncak ialah akan ditetapkannya RUU KUHP dan Revisi UU KPK pada September 2019 lalu, sehingga banyak demonstran baik itu dari kalangan Gerakan Mahasiswa meneriakkkan DPR sebagai "Dewan Penindas Rakyat" dan "Dewan Pengkhianat Rakyat" bahkan Gerakan Mahasiswa menyampaikan Mosi Tak Percaya pada DPR.

Ada juga akan ditetapkannya RUU Ciptaker (Omnibus Law) yang membuat banyak serikat Buruh bergerak dan melakukan "perlawanan" terhadap kesewenang-wenangan DPR yang semakin hari semakin apatis seakan menindas rakyat dengan kebijakan-kebijakan serta "atraksi" bodoh dan konyolnya. 

Beberapa nama anggota DPR yang membuat masyarakat sedikit kesal juga tidak sedikit. Sebut saja, FZ dan AP anggota Legislatif dari Partai Gerindra yang acapkali membuat masyarakat geram. FZ disebut-sebut hanya banyak bermain medsos dan berisik dimedsos daripada memikirkan nasib Rakyat di Parlemen.

Ada juga AP yang baru-baru ini mengeluarkan pernyataan provokatifnya terkait PKI dan penyebutan "Kadrun" selain FZ dan AP, ada juga nama FH yang mantan Wakil Ketua DPR pada Periode Sebelumnya.

FH yang dikenal sebagai eks-anggota Partai Keadilan Sejahtera dan saat ini menjadi Waketum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) ini juga membuat masyarakat sedikit geram melihat tingkahnya di Parlemen, tak perlu lah saya sebutkan kekonyolan FH diparlemen. Kalian mungkin lebih tahu darpada saya

Baru-Baru ini sebagian Rakyat dibuat kesal dengan keputusan DPR yang rumournya akan menarik Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jama'ah Haji dalam penyelenggaraaan Ibadah Haji 1441 H/2020 M setelah DPR khususnya Komisi VIII yang diketuai oleh Politisi PAN, berinisial YS dan sebagai Wakil Ketuanya, Politisi Partai Golkar,berinisial  ACS.

Bagaimana tidak apakah DPR mau bertanggungjawab terhadap keselamatan 221.000 Jama'ah Haji ataupun 17.680 jama'ah Haji Khusus Indonesia?