Saya adalah korban masalah administrasi di Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado (Unima). Bayangkan, saya sudah mengikuti ujian prakualifikasi (seminar hasil) sejak September 2010. Lalu mau mengurus berkas untuk ujian komprehensif S-2, berkas saya dipermasalahkan, khususnya soal pembayaran SPP 5 semester awal yang harus dibayar penuh. Sedangkan pembayaran semester 6 ke atas hanya dibayar Rp500 ribu.
Ini hal aneh. Saya penerima beasiswa tetapi disuruh bayar SPP 5 semester awal. Dulu, pencairan beasiswa dilakukan secara manual, tidak lewat nomor rekening bank. Pembayaran SPP bagi penerima beasiswa pun dilakukan Asisten Direktur II Pascasarjana yang dibantu oleh bendahara Pascasarjana. Jadi, slip pembayaran SPP ada pada bendahara Pascasarjana. Sang bendahara berjanji setelah pembayaran secara manual itu, sebulan kemudian akan memberikan slip SPP itu kepada kami. Namun, informasi tentang pemberian slip SPP itu tidak saya dengar. Justru setelah terjadi pergantian bendahara, baru saya dapat informasi bahwa slip SPP ada di keranjang surat pos.
Lalu saya mencari slip SPP milik saya. Di antara banyaknya slip SPP yang ada, saya hanya memperoleh 1 slip. Anehnya, di slip itu jumlah SPP yang seharusnya dibayar Rp2,5 juta hanya tercantum 2 juta sekian ratus ribu rupiah.
Pada 2015 ada titik terang pertama untuk ujian komprehensif S-2 saya. Saat itu saya punya uang yang cukup untuk membayar SPP 5 semester awal dan sekian semester sisanya (per semester Rp500 ribu rupiah). Sayangnya, Kaprodi Bahasa Indonesia saat itu dan pegawai administrasi di Prodi melarang saya untuk ujian karena mahasiswa lama di bawah angkatan 2010 harus menggunakan NIM baru dengan angka awal 15.
“Masak baru semester 1 sudah ujian komprehensif. Ini kan aneh,” jelas mereka berdua.
Pada Juli 2016 ada titik terang kedua untuk ujian komprehensif S-2 saya. Namun, kalau disuruh bayar SPP, saya sudah tidak bisa membayarnya karena dana yang ada tidak cukup. Saat itu Rektor Unima dijabat oleh Plh Rektor, Prof. Dr.Jamal Wiwoho, MHum yang juga menjabat Irjen Kemenristek Dikti. Untuk masalah saya, beliau berkata demikian, “Saya lebih mengutamakan pendidikan. Jadi, SPP Anda bisa bayar sesudah ujian komprehensif.”
Betapa bahagianya saya mendengar penjelasan itu. Namun, karena beliau hanya menjabat sebentar dan diganti Rektor baru, kebahagiaan saya pun lenyap. Saya tetap dituntut untuk membayar SPP dengan memperlihatkan slip yang ada.
Lalu saya mencoba melobi Rektor, Direktur Pascasarjana, Pembantu Rektor I dan II untuk mendapat keringanan pembayaran SPP. Namun tidak ada jalan keluar. Saya tetap dituntut untuk membayar SPP 5 semester awal yang harus dibayar penuh.
Setelah saya melaporkan masalah saya ke Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara, akhirnya pihak Unima, melalui Pembantu Rektor II mengeluarkan surat keterangan bertanggal 7 Mei 2018 (padahal saat saya mengurusnya sudah bulan Juli 2018) yang menyatakan bahwa saya sebagai penerima beasiswa telah membayar SPP 5 semester awal yang harus dibayar penuh itu.
Yang menjadi masalah bagi saya adalah gaji saya hanya tersisa Rp200 ribu. Saat ada kenaikan gaji menjadi Rp400 ribu. Mengapa demikian? Karena ada potongan bank, potongan tunjangan fungsional, dan yang lainnya.
Meskipun surat keterangan PR II merupakan titik terang ketiga untuk ujian komprehensif saya, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah meminta bantuan/donasi pada teman-teman. Namun, hingga saat ini dana yang terkumpul tidak cukup. Mengapa? Karena SPP semester 6 ke atas (meskipun hanya Rp500 ribu per semester), kian lama saya tidak ujian, kian besarlah jumlahnya yang harus saya bayar. Itu yang menjadi masalah saya. Belum lagi uang amplop untuk pembimbing dan penguji yang jumlahnya lebih dari 7. Malah pegawai tata usaha yang mengurus persuratan pun meminta jatah untuk uang amplop supaya urusan lancar.
